Mangupura, - Jelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota se Bali memantapkan pemahaman terkait dengan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dibahas dalam Diskusi Kelas Teknis: Menyongsong Pemilu 2024 dengan Tema Penggantian Antarwaktu (PAW) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Bali, Rabu (15/09/2021).
Diskusi Kelas Teknis dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, Agung Lidartawan mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota agar berhati-hati dalam melaksanakan proses PAW, karena PAW membawa konsekuensi Etik bagi penyelenggara.
Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa diskusi kali ini menjadi tempat untuk sharing, berbagi informasi bagi Kabupaten/kota yang belum pernah melaksanakan proses PAW. Informasi yang disampaikan oleh narasumber atau pun KPU Kab/Kota dapat menjadi pedoman dan pencermatan sehingga proses PAW berjalan baik.
Hadir sebagai narasumber, Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Divisi Teknis Penyelenggaraan, I Ketut Adi Sanjaya, dengan moderator Anggota KPU Kabupaten Bangli, I Kadek Adiawan. Dalam pemaparan materinya disampaikan dengan baik berkenaan dengan definisi PAW, penyebab PAW. Mengenai tata cara pelaksanaan PAW, secara lengkap dijelaskan alur proses PAW dimulai dari penerimaan dan pencatatan surat, pelaksanaan rapat pleno, pemeriksaan dan penelitian dan penyampaian surat berkenaan dengan nama calon PAW yang dinyatakan memenuhi syarat kepada pimpinan dewan.
Dalam pelaksanaan ada beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Untuk mekanisme klarifikasi yang menjadi dasar adalah informasi tertulis dari masyarakat terhadap calon PAW yang TMS, dan hasil klarifikasi ini sebagai dasar penyampaian nama ke dewan.
Point penting dalam proses PAW ini adalah adanya surat pemohonan PAW dari DPRD. KPU sifatnya menunggu. Tetapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan pencermatan terhadap dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta menyampaikan informasi PAW melalui Aplikasi SIMPAW.
Selanjutnya, kegiatan diskusi lebih banyak diisi dengan sharing informasi dan pengalaman pelaksanaan proses PAW di masing-masing Kabupaten/kota. Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan yang turut hadir juga sharing pendapat bahwa PAW ini selalu menjadi titik tumpu pemberitaan di media utamanya terkait kemelut di internal partai politik terhadap penentuan calon PAW.
“Tugas kita adalah menyampaikan urutan suara terbanyak berikutnya, jangan terbawa dalam polemic internal parpol. Kalo ada PAW, langsung saja disampaikan dan di publish, calon dengan suara terbanyak berikutnya, itu saja”, jelas John Darmwan yang juga merupakan mantan Ketua KPU Denpasar.
PAW ditinjau dari perspektif hukum disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula. Yang perlu dicermati adalah proses PAW, jika terjadi konflik di internal partai, jangan terbawa arus. Meskipun kita bersifat pasif, tetap melakukan koordinasi sesuai dengan regulasi, apa yang menjadi tupoksi tetap dijalankan berpedoman pada aturan karena PAW ini kita tidak lagi berhadapan dengan PN, PTUN ataupun Mahkamah Partai tetapi DKPP.
Hadir dalam diskusi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas se Bali serta Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Foto Terkait:
