KPU Kabupaten Badung Hadiri Rakor Tindak Lanjut Data Awal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026
Badung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Turunan Data Awal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Bali pada Jumat, 6 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali.
Dalam rapat tersebut disampaikan berbagai hal terkait data turunan dari KPU Republik Indonesia, mekanisme tindak lanjut data, serta jumlah data ganda yang terdeteksi melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Selain itu, dibahas pula pola kerja yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota selama Triwulan I Tahun 2026 dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan pentingnya pelaporan terhadap berbagai temuan data yang tidak wajar dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Data anomali yang sering muncul bisa dilaporkan serta dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait dengan data pemilih meninggal yang masih menggunakan Surat Keterangan (Suket) Kematian dari Desa/Kelurahan,” ujarnya.
Sementara itu, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, mendorong jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyusun langkah kerja yang efektif dalam menindaklanjuti data tersebut.
“Buatkan pola kerja yang bisa segera dieksekusi guna meminimalisir data ganda,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta Admin dan Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dari KPU Kabupaten Badung, kegiatan tersebut dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani bersama Admin dan Operator SIDALIH.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta langkah kerja yang terstruktur dalam menindaklanjuti data pemilih, sehingga proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal dan akurat.
