Berita Terkini

Sosialisasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - KPU Kabupaten Badung menghadiri Sosialisasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga di Fox Harris Hotel Jimbaran yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dengan mengundang seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kamis, (19/5). Hubungan Antar Lembaga harus dibina sejak awal apalagi setelah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kesuksesan pemilu dan pemilihan tentunya berkaitan erat dengan hubungan antar lembaga yang baik. Demikian disampaikan oleh ketua KPU Provinsi Bali Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan, S. TP. M. P sekaligus membuka acara. Pemaparan materi disampaikan oleh Kabag Hubungan Antar Lembaga KPU RI Bapak Dohardo Pakpahan, Dan sebagai moderator dari Kabag Hukum SDM Teknis dan Humas KPU Provinsi Bali Bapak I Wayan Nopi Suryanto, SH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa fungsi dan peran kelembagaan adalah menyederhanakan suatu proses dengan memberikan pembagian tugas yg jelas bagi setiap elemen yang dapat mendorong suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya acara sesi tanya jawab kemudian ditutup kembali oleh ketua KPU Provinsi bali pada pukul 13.00 WITA.

KPU Kabupaten Badung Hadiri Sosialisasi Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - Sistem Manajeman Keamanan Informasi merupakan kontrol keamanan yang dibutuhkan organisasi dalam menjaga aset informasi dari seluruh gangguan keamanan. Seperti halnya KPU Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Rabu (25/05/2022). Pada kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos yang sekaligus sebagai narasumber, dalam penyampaian beliau diharapkan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Bali dapat menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam menjaga aset informasi di satker masing-masing. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan Operator Sidalih Kabupaten/Kota se-Bali.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pertisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Badung menghadiri Pelepasan Siswa Tahun ajaran 2021/2022 SLB Negeri 1 Badung

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - Dalam rangka menjalin dan mempertahankan hubungan antar lembaga yang sudah terbangun lama, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Wayan Artana dana menghadiri acara pelepasan siswa tahun ajaran 2021/2022, SLB Negeri 1 Badung, Jumat (27/5). Dalam kesempatan ini juga di sampaikan Sosialisasi terkait dengan Pemilu/Pemilihan serentak di Tahun 2024 dihadapan siswa. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari dinas pendidikan prov bali kabid pendidikan & olahraga.

KPU Kabupaten Badung lakukan Koordinasi dan Supervisi ke Kecamatan Kuta Selatan

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - Terwujudnya Data pemilih yang valid , akurat dan berkualitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam Pemilihan. Koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPU Kabupaten Badung ke Kecamatan Kuta Utara, Desa Canggu dan Desa Dalung terkait alih fungsi alamat yang dari tempat tinggal menjadi tempat usaha atau lain-lain dan juga membahas pentingnya data pemilih yang valid akurat dan berkualitas (27/05/2022). Dalam koordinasi dan supervisi tersebut KPU Kabupaten Badung langsung diterima oleh Kasi Pemerintah Kecamatan Kuta Utara, Pj. Perbekel Canggu dan Kaur Pemerintah Desa Dalung. Pembahasan mengenai data pemilih yang valid akurat dan berkualitas menjadi catatan utama, karena dari penjelasan pihak Kecamatan maupun Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel bahwa data pemilih yang tidak valid  dapat menyebabkan partisipasi menurun. Komisioner KPU Kabupaten Badung Agung Yusa untuk kedepannya pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Perbekel persoalan data pemilih bisa saling memberikan masukan dan tidak hanya dari KPU, Kecamatan maupun Desa, tetapi juga dari masyarakat.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Badung melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pendidikan Pemilih Menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024" yang bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Darmasaba (Senin, 14/3) yang melibatkan ibu-ibu PKK dan Sekeha Teruna Teruni se-Desa Darmasaba yang disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, dan Parmas KPU Kabupaten Badung, I Wayan Artana Dana". Kegiatan Sosialisasi ini sekalian dirangkai dengan Pelatihan Pembuatan Eco Enzym dengan narasumber Bapak I Ketut Udi Prayudi, SE., SH., MH. Foto terkait :

Tingkatkan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Satker KPU Badung Ikuti Workshop SPIP

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - Dalam rangka peningkatan wawasan serta penguatan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bentuk peningkatan efektifitas pengendalian di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, KPU Provinsi Bali menyelenggarakan Workshop Penguatan SPIP dengan tema "Mewujudkan Akuntabilitas, Pemantauan serta Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali" secara daring, Rabu (9/3). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, pertemuan kali ini sebenarnya untuk memantapkan pemahaman terhadap inti dan proses SPIP, sehingga apabila SPIP sudah dijalankan maka administrasi kegiatan satker akan terkontrol dan teradministrasi dengan baik. Ditunjuk sebagai moderator Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula memandu workshop dengan narasumber Inspektur Wilayah 2 Setjen KPU RI Adiwijaya Bhakti. Dalam materinya beliau menyampaikan bahwa SPIP adalah suatu culture organisasi dimana kita bertugas menjaga kualitas culture kita untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik. Pada sesi diskusi dibahas prinsip akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, pemetaan resiko, kartu kendali dan kode etik. Workshop ditutup dengan kesimpulan bahwa SPIP bukan hanya tanggung jawab Divisi Hukum melainkan tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan lembaga.   Foto terkait: