Berita Terkini

Mangupura- Salah satu permasalahan terkait proses coklit dalam pemuktahiran data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Bali Tahun 2018, adalah pemilih yang berada dalam proses penahanan terkait kasus narkotika di BNN. Untk dapat memberikan arahan yang pasti kepada PPDP maka KPU Kabupaten Badung melakukan koordinasi ke BNK Badung, Selasa (6/2/2018). Dalam kegiatan ini Komisioner KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi dan Kasubbag Program dan Data Ida Bagus Gde Mariawan,  mengkoordinasikan berbagai hal terkait proses coklit. Salah satunya terkait konsultasi dari PPS tentang pemuktahiran data pemilih khususnya bagi warga yang ditahan oleh BNK karena terlibat kasus narkotika. Diterima Kepala BNK Badung Ni Ketut Masmini, disampaikan tentang program rehabilitasi oleh BNK. Pertama, rehabilitasi rawat jalan dan kedua, dengan rawat inap yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Bangli atau di Makasar. Terkait hal ini, maka dapat dipertimbangkan pemecahan untuk pemilih yang masih dalam proses rehabilitasi di BNK Badung. Perlakuan PPDP atas data warga yang masih dalam proses rehabilitasi adalah tidak dicoret. Sedangkan pemakai narkoba yang  sudah diproses pidana oleh kepolisian dan berada di  Lapas, dapat dilakukan pencoretan data oleh PPDP.

Mangupura- Pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, diantaranya melibatkan Satlinmas Kabupaten Badung di TPS. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana saat menghadiri rapat koordinasi teknis Satlinmas Kabupaten Badung, Selasa (6/2/2018). Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Dibuka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung I. G. A. K. Suryanegara, rapat dihadiri pula oleh Kapolresta Denpasarm Kapolres Badung, Dandim Badung, Camat se-Kabupaten Badung, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Badung. Pada kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP menekankan tentang kesiapan Linmas dalam setiap kegiatan, baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun adat istiadat di daerah masing-masing. Hal ini karena secara struktrual Linmas berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait kesiapan Linmas, pihaknya akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan secara bertahap di tahun 2018 untuk menyamakan gerak langkah Linmas se-Kabupaten Badung. Sementara itu, Kapolresta Denpasar dan Kapolres Badung menyampaikan pula kesiapan dalam membantu kegiatan yang diagendakan Satpol PP Kabupaten Badung guna meningkatkan pengetahuan dan memperoleh kesamaan pemahaman bagi setiap anggota Linmas. Hal senada juga disampaikan oleh Dandim Badung, sehingga nantinya Linmas dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.

Mangupura- Proses monitoring coklit dan pemeriksaaan kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Badung, Senin (5/2/2018). Rapat koordinasi dihadiri komisioner dan pejabat structural KPU Kabupaten Badung, serta Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Badung. Berkaitan dengan monitoring coklit, KPU Kabupaten Badung telah mengagendakan untuk melaksanakan minimal 5% dari 575 TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Monitoring tidak hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung, namun juga PPK dan PPS turut melakukan monitoring dan pemeriksaan kerja PPDP. Khusus di Kabupaten Badung, PPK akan melakukan monitoring di setiap PPS, berkaitan dengan ketentuan bahwa PPK dengan PPS kurang dari 25, akan melakukan monitoring di seluruh PPS. Bagi PPS dengan TPS kurang dari 15, akan melakukan monitoring di setiap TPS. Sedangkan PPS dengan jumlah TPS lebih dari 15, dapat melakukan monitoring maksimal sebanyak 15 TPS. TPS yang akan dimonitoring dengan jumlah maksimal 15, akan dipilih dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kerja PPDP. Diantaranya, TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, berada di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain, memiliki permasalahan dalam DPT pada pemilihan sebelumnya, serta TPS di wilayah padat penduduk dan permasalahan yang kompleks. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan PPDP dalam memahami regulasi dan melaksanakan proses coklit. Hal ini berkaitan dengan fungsi PPDP sebagai ujung tombak dalam penyediaan data pemilih yang akurat dan valid sesuai Surat Keputusan KPU nomor 1/PL.03.1-kpt/01/KPU/I/2018 Dalam rapat juga disinggung terkait pelaporan hasil coklit PPDP tahap pertama dari masing-masing kecamatan. Selain itu, dibahas pula mengenai rekomendasi tempat pemasangan alat peraga kampanye di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Badung dan perekrutan badan ad hoc untuk Pemilu 2019 yang akan memulai masa kerja pada Maret hingga Desember 2018.

Mangupura- Berkaitan dengan masih berlangsungnya proses coklit dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Badung hadir dalam rapat koordinasi di KPU Provinsi Bali, Senin (5/2/2018). Rapat koordinasi ini diantaranya membahas permasalahan yang dihadapi selama proses coklit sejak 20 Januari 2018 yang lalu. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi terpadu pemutakhiran data pemilih ini. Diantaranya disampaikan Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Kadek Wirati, yang menekankan syarat menjadi pemilih dengan kepemilikan KTP el atau suket, serta evaluasi pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pengisian formulir. Berkaitan dengan proses perekaman KTP el di Kabupaten Badung, masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman dan perolehan keping KTP el. Disampaikan Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Badung Putu Suryawati, terdapat 33.713 warga yang belum melakukan perekaman dari total wajib KTP di Kabupaten Badung sebanyak 376.396. Lebih lanjut disampaikan Putu Suryawati, terdapat 76.891 warga yang belum mendapatkan keping KTP el. Rapat yang dihadiri jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU se-Bali yang membidangi perencanaan dan data, dihadiri pula pemangku kepentingan terkait. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia menyarankan pemberian perangsang kepada masyarakat dan memaksimalkan fungsi kepala desa/kepala dusun dalam memaksimalkan perekaman KTP el di kabupaten/kota se-Bali.

Mangupura- Salah satu tugas KPU dalam pendidikan pemilih adalah memberikan dukungan dan pendampingan pelaksanaan pemilihan di berbagai sector. Kali ini, KPU Kabupaten Badung melakukan pendampingan pelaksanaan Pemilihan Bendesa Desa Adat Kedonganan, Minggu (4/2/2018). Dalam pelaksanaan pemilihan Bendesa Adat ini, proses yang berjalan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan dan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Setiap calon pemilih mendapatkan surat undangan memilih yang diserahkan kepada panitia pemilihan di tempat pemungutan suara untuk dicocokkan dengan data pemilih. Usai memilih, warga juga mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Dalam pendampingan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana, diikuti oleh dua kandidat. Pertama, I Wayan Mertha dan kandidat berikutnya atas nama I Made Sukada. Pelaksanaan pemilihan dimulai pada pukul 08.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA, dengan perhitungan perolehan suara pada hari itu juga . Total pemilih dalam pemilihan Bendesa Adat berjumlah 1065 pemilih yang merupakan kepala keluarga. Dari hasil perhitungan suara, I Wayan Mertha memperoleh suara terbanyak sebesar 664 suara. Kandidat kedua memperoleh 392 suara, sebanyak 9 suara tidak sah dan hingga berakhirnya batas waktu pemilihan, sebanyak 137 pemilih tidak hadir. Diharapkan, pelaksanaan pemilihan ini dapat menjadi gambaran dalam pelaksanaan pemilihan yang sesungguhnya. Hal ini  terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih, sehingga akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu oleh KPU.

Mangupura- Guna mengukur seberapa maksimal  dan memantapkan kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPU Kabupaten Badung melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja PPDP. Pada Minggu (4/2/2018), monitoring dilaksanakan di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Desa Dalung merupakan desa dengan jumlah TPS terbanyak di wilayah Kecamatan Kuta Utara, sehingga mempunyai permasalahan daftar pemilih yang lebih komplek. Monitoring dilaksanakan masing-masing di TPS 14 yang beralamat di Banjar Pendem dengan PPDP I Gede Giri Sumarta, dan TPS 21 beralamat di Campuan Asri Kangin dengan PPDP Anak Agung Alit Yarmiati. Dalam monitoring tersebut disampaikan beberapa permasalahan yang ditemui PPDP. Diantaranya, masih ditemukannya data pemilih yang tidak dikenal, pemilih masih terdata namun tidak dijumpai, dan warga yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdata. Selain itu, ditemukan pula adanya jumlah pemilih baru yang belum masuk daftar pemilih, yang jumlahnya lebih banyak dari pemilih yang secara administrasi  terdaftar di luar wilayah kerja PPDP. PPDP merupakan salah satu ujung tombak KPU dalam proses pemuktahiran daftar pemilih. Hal ini karena PPDP langsung berhubungan dengan pemilih melalui mekanisme coklit dengan  mendatangi langsung rumah warga. Sebelum bertugas PPDP telah dibekali dengan serangkaian bimbingan teknis oleh PPS yang didampingi oleh PPK dan Komisioner KPU Kabupaten Badung. Monitoring oleh Komisioner KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi, didampingi pula oleh PPK Kuta Utara, PPS Dalung, Panwascam Kuta Utara dan PPL Desa Dalung Kuta Utara. Diharapkan, pelaksanaan monitoring kerja PPDP ini  dapat meminimalisir permasalahan terkait pemuktahiran data pemilih sehingga dapat mewujudkan  daftar pemilih yang berkualitas.