Berita Terkini

Mangupura- Proses monitoring coklit dan pemeriksaaan kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Badung, Senin (5/2/2018). Rapat koordinasi dihadiri komisioner dan pejabat structural KPU Kabupaten Badung, serta Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Badung.

Berkaitan dengan monitoring coklit, KPU Kabupaten Badung telah mengagendakan untuk melaksanakan minimal 5% dari 575 TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Monitoring tidak hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung, namun juga PPK dan PPS turut melakukan monitoring dan pemeriksaan kerja PPDP.

Khusus di Kabupaten Badung, PPK akan melakukan monitoring di setiap PPS, berkaitan dengan ketentuan bahwa PPK dengan PPS kurang dari 25, akan melakukan monitoring di seluruh PPS. Bagi PPS dengan TPS kurang dari 15, akan melakukan monitoring di setiap TPS. Sedangkan PPS dengan jumlah TPS lebih dari 15, dapat melakukan monitoring maksimal sebanyak 15 TPS.

TPS yang akan dimonitoring dengan jumlah maksimal 15, akan dipilih dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kerja PPDP. Diantaranya, TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, berada di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain, memiliki permasalahan dalam DPT pada pemilihan sebelumnya, serta TPS di wilayah padat penduduk dan permasalahan yang kompleks.

Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan PPDP dalam memahami regulasi dan melaksanakan proses coklit. Hal ini berkaitan dengan fungsi PPDP sebagai ujung tombak dalam penyediaan data pemilih yang akurat dan valid sesuai Surat Keputusan KPU nomor 1/PL.03.1-kpt/01/KPU/I/2018

Dalam rapat juga disinggung terkait pelaporan hasil coklit PPDP tahap pertama dari masing-masing kecamatan. Selain itu, dibahas pula mengenai rekomendasi tempat pemasangan alat peraga kampanye di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Badung dan perekrutan badan ad hoc untuk Pemilu 2019 yang akan memulai masa kerja pada Maret hingga Desember 2018.