Berita Terkini

Perhatian Komisi Pemilihan umum terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas diwujudkan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Acara sosialisasi yang dirangkai dengan pagelaran seni budaya oleh penyandang disabilitas diselenggarakan bekerja sama dengan Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Bali, Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Badung dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Badung. Dalam acara tersebut dihadirkan sekitar 300 orang peserta, baik dari unsur murid dan penyandang cacat, beserta guru pendampingnya, dilaksanakan di Aula SLB N 1 Badung di Jimbaran, Kamis (29/03/2018). Mengambil tema kegiatan "Suara Kita Sama", Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula, tegaskan bahwa dalam ajang pemilihan umum, setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, harga suaranya adalah sama. "Siapapun orangnya, apakah seorang presiden, gubernur, bupati atau camat, bahkan penyandang disabilitas harga suaranya sama dalam pemilu, yaitu satu suara", tegas Agung Raka Nakula. Kemeriahan acara sosialisasi semakin marak dengan ditampilkannya berbagai kegiatan tabuh, tarian dan olah vokal dari para penyandang disabilitas yang menimbulkan perasaan haru pada hadirin yang datang. Kepala Sekolah SLB N 1 Badung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada KPU Badung karena telah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi Pilgub Bali 2018 ini. Diakhir acara disampaikan kenang-kenangan berupa plakat dan piagam dari KPU Kabupaten Badung yang diberikan Ketua KPU Kabupate Badung kepada perwakilan dari YPAC, Pertuni Badung dan SLB N 1 Badung. Undangan lain yang hadir pada cara ini diantaranya Kesangpol Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, serta PPK dan PPS wilayah Kuta Selatan.   DOKUMENTASI KEGIATAN

Mangupura- Mendekati ajang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada 27 Juni mendatang, KPU Kabupaten Badung semakin gencar melakukan sosialisasi. Kali ini, dengan menyasar segmen pemilih perempuan, bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Badung, Selasa (27/3/2018). Di hadapan 90 perempuan dari perwakilan seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Badung, Anggota KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana menyampaikan materi dengan tema Emansipasi dan Partisipasi Perempuan dalam Pilkada 2018. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, terutama pemilih perempuan. Sementara itu, berkaitan dengan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, Artana Dana menyampaikan tentang pemutakhiran data pemilih. Saat ini, tahapan tersebut telah memasuki proses perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang telah diumumkan di setiap desa dan kelurahan sejak 24 Maret 2018. “Terkait DPS, mohon agar masyarakat untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam DPS atau belum” harap Artana Dana. Jika ada yang belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri ke petugas di masing masing desa dengan membawa foto copy KK. Pada kesempatan tersebut, Artana Dana menyampaikan pula syarat-syarat menjadi pemilih, cara menggunakan hak pilih dengan benar, hingga perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di TPS. Terkait KPPS, peserta sosialisasi menyampaikan antusiasme untuk turut terlibat dan mengabdikan diri. Usai pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta diantaranya menanyakan tentang syarat untuk bisa pindah memilih dan perlakuan bagi pemilih yang berusia tepat 17 tahun pada pelaksanaan pemilihan 27 Juni 2018.

Mangupura- Setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), tahapan pemutakhiran data pemilih dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 memasuki proses DPS Hasil Perbaikan (DPS HP). Dalam proses penyusunan berupa rapat kerja di tingkat kecamatan, KPU Badung melakukan supervisi di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Mengwi, Selasa (27/3/2018). Supervisi rapat kerja DPSHP dilaksanakan oleh PPK di masing-masing kecamatan dengan menghadirkan PPS, tim IT, dan Pokja Mutarlih di kecamatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait proses penyusunan DPS HP untuk dapat menyajikan data pemilih yang valid. Diawali dari Kecamatan Kuta Utara, Anggota KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi menyampaikan agar penyelenggara bekerja tepat waktu sesuai dengan jadual tahapan. Tidak kalah pentingnya, harus pula dilaksanakan berdasar regulasi yang telah ditetapkan. Hal senada ditegaskan pula oleh Anggota KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta. Selain itu, Semara Cipta memaparkan pula beberapa hal teknis terkait proses pemutakhiran data pemilih, serta mengingatkan kembali pentingnya kepemilikan KTP Elektronik sebagai syarat mutlak untuk dapat tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam proses penyusunan DPS HP ini terdapat dua formulir yang dipergunakan oleh PPS dalam bekerja. Pertama, Form Model A.1.A-KWK berupa formulir tanggapan dan masukan DPS oleh masyarakat. Kedua,  Form Model A.2-KWK sebagai Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Desa/Kelurahan.

Mangupura- Dalam rangka pendataan  inventarisasi berkaitan dengan penghapusan logistik, KPU RI melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Badung. Kunjungan oleh Kabag Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik KPU RI Ratna Safitri, diterima Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung, Selasa (20/3/2018). Kunjungan bertujuan untuk menginventarisir data penghapusan logistik, khususnya surat suara pemilihan umum dan/atau pemilihan maupun jenis logistik lainnya. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Badung telah melaksanakan penghapusan surat suara dan perlengkapan logistik lainnya terhadap seluruh kegiatan pemilu dan pemilihan yang telah berjalan, sesuai dengan ketentuan. Selain pendataan inventarisasi logistik,  kunjungan kali ini juga menjadi ajang berbagi informasi terkait pengelolaan logistik pemilihan. Diharapkan,  informasi yang disampaikan dapat memberi referensi guna penyempurnaan penataan logistik. Terkait hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi yang membidangi logistik menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan logistik, tidak dapat terlepas juga dari sumber daya yang dimiliki  masing-masing satker. “Sumber daya ini yang pastinya berbeda sesuai karakteristik wilayah tersebut” kata Nesia Padma Gandi. Pada kesempatan tersebut, terungkap pula berbagai permasalahan terkait logistik. Diantaranya ketersediaan anggaran pengadaan dan pengelolaan logistik, serta inventarisasi guna menunjang transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan  anggaran. Dalam mencegah permasalahan, satker diharapkan untuk selalu mengedepankan azas efektif,efisien dan akuntabel.

Mangupura- Setelah melalui proses rekapitulasi dan pleno di tingkat PPS dan PPK, KPU Kabupaten Badung menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dalam rapat pleno yang berlangsung di Warung Mina Dalung, Kamis (15/3/2018). Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, menetapkan sejumlah 362.065 pemilih yang tersebar di 584 TPS di Kabupaten Badung sesuai lampiran berita acara yang dibacakan Anggota KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta. Data pemilih tersebut diperoleh setelah melalui proses coklit dan hasil pemutakhiran yang telah berlangsung sejak Januari lalu. Dari hasil proses coklit, dapat diketahui pula jumlah pemilih potensial non  KTP el sebanyak 7107 pemilih. Pemilih ini tersebar di 315 TPS pada 54 desa di Kabupaten Badung. Selain itu, jumlah pemilih baru yang terdaftar sebanyak 27.573 pemilih. Rapat pleno dihadiri oleh Sekretariat KPU Provinsi Bali, Panwaslu Kabupaten Badung, kedua Tim Kampanye Pasangan Calon untuk Pilgub Bali 2018, Kesbangpolinmas Badung, dan Anggota PPK se-Kabupaten Badung. Terhadap data pemilih potensial non KTP el, Tim Kampanye Paslon No Urut 2 mengharapkan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk memastikan seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilih dalam Pilgub Bali. Sementara, Tim Kampanye Paslon No Urut 1 menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia penyelenggara dari tingkat bawah hingga proses rekapitulasi untuk penetapan DPS dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan pula progress terkait pemilih di Lapas Kerobokan. “Dengan kerjasama semua pihak, maka pemilih di Lapas telah difasilitasi dalam pembuatan KTP el” kata Raka Nakula. Usai pembacaan naskah berita acara rekapitulasi dan penetapan DPS beserta lampirannya, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Badung. Acara ditutup dengan penyerahan berita acara kepada Panwaslu Kabupaten Badung, masing-masing Tim Kampanye Paslon, dan KPU Provinsi Bali.

Meski berjalan berhimpitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PIlgub) Bali Tahun 2018 dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang masuk pada tahap akhir pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetap harus terlaksana pada waktunya.   Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung melaksanakan acara Penetapan dan Pelantkan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 bertempat di Hotel Nirmala, Jl. Mahendradatta Denpasar, Jumat (9/3/2018).   Dengan memedomani petunjuk teknis yang ditetapkan KPU RI tentang mekanisme pembentukan badan adhoc dalam Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Badung menempuh metode pengangkatan kembali (evaluasi) Anggota PPK dan PPS Pilgub Bali 2018 dengan melakukan evaluasi kinerja dan memperhatikan masa jabatan dua periode berturut-turut dari Anggota PPK dan PPS Pilgub Bali 2018 tersebut.   Atas dasar hasil evaluasi tersebut, KPU Kabupaten Badung memilih dan menetapkan masing-masing 3 orang Anggota PPK untuk setiap kecamatan, dan 3 orang Anggota PPS untuk setiap desa/kelurahan di Kabupaten Badung, sehingga total Anggota PPK dan PPS yang dilantik berjumlah 204 orang.   Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula mengatakan bahwa sangat berat hati memilih tiga dari lima orang Anggota PPK yang sedang bertugas dalam Pilgub Bali 2018 untuk ditetapkan menjadi Anggota PPK dalam Pemilu 2019.   “Kami tekankan pentingnya integritas sebagai penyelenggara dan senantiasa menjaga netralitas dalam setiap perilaku dalam keseharian selama dalam pelaksanaan pemilu, agar tujuan kita yang sama dapat tercapai yakni suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019,” kata Anak Agung Gede Raka Nakula.   PPK dan PPS yang dilantik juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang isinya antara lain Menjaga Indenpendensi dan Integritas, sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019, Bersikap transparan,Jujur, Adil, Obyektif, dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas, Bekerja secara sungguh-sungguh dengan cermat dan penuh kehatia-hatian, Memberikan Informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemilih, maupun peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku.   Untuk masa tungas Anggota PPK dan PPS yang dilantik ini sampai dengan dilaksanakannya putaran kedua pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.   Hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari Polres Badung, Polresta Denpasar, Dandim 1611 Badung, Kesbangpol Kabupaten Badung, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Kasat Pol PP dan Limas Kabupaten Badung, Ketua Panwaslu Kabupaten Badung dan Camat se Kabupaten Badung.   FOTO KEGIATAN: PPK dan PPS Pemilu 2019 bersiap mengikuti prosesi pelantikan   Penandatangan Pakta Integritas oleh perwakilan PPK dan PPS   Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Badung, I Nyoman Suendi