Berita Terkini

Guna menghasilkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Bali mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan dan seorang operator Sistem Informasi Dapil (Sidapil) untuk melakukan rapat koordinasi terkait maksud tersebut. Dalam pemaparan yang disampaikan Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ni Putu Ayu Winariati, agar dalam proses penataan Dapil, KPU Kabupaten/ Kota berpedoman pada ketentuan prinsip-prinsip penataan dapil sebagaimana diatur adalah kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, kesinambungan, melibatkan publik melalui mekanisme uji publik terhadap usulan yang disusun oleh KPU. Tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten Kota meiluputi tahapan penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 13 Tahun 2018, menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), menetapkan dan mengumumkan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, lalu menyampaikan usulan rancangan tersebut kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Bali. Setelah pemaparan oleh Putu Ayu Winariati, giliran operator Sidapil KPU Kabupaten/Kota diberikan bimbingan teknis terkait tata cara pengoperasian Sidapil. Sidapil secara otomatis menghitung jumlah kursi untuk setiap Dapil yang dibentuk yang dapat terdiri dari kecamatan maupun gabungan kecamatan. Bahkan untuk wilayah kecamatan tertentu di Bali harus dipecah menjadi dua dapil yang merupakan gabungan beberapa desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut. Keluaran dari Sidapil berupa Berita Acara Usulan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota.

Mangupura- Validitas data pemilih sebagai elemen penting dalam tahap penyelenggaraan pemilihan, menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu. Hal ini akan menentukan proses tahapan selanjutnya, seperti pemetaan TPS dan keperluan logistik. Hal tersebut ditegaskan dalam sambutan oleh Komisioner KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi saat membuka kegiatan Bimtek Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Kuta Utara, Selasa (16/01/2018). “Pemetaan TPS, alokasi logistik, penyediaan bahan dan Alat Peraga Kampanye, pungut hitung dan rekapitulasi hasil perolehan suara yang  berujung pada tingkat partisipasi suatu pemilihan, berdasar pada data pemilih yang valid” tegasnya. Lebih lanjut diharapkan PPDP sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pemilih sebagai penyedia informasi, agar selalu berkoordinasi, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan. Demikian pula dengan PPS sebagai ujung tombak KPU di tingkat desa/kelurahan yang memiliki kewenangan dalam tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar data pemilih. PPS bertugas mulai dari pemetaan TPS, memperbaiki dan/atau mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, hingga mengumumkan DPT kepada masyarakat. Kegiatan bimtek diawali dengan pembacaan SK KPU Kabupaten Badung tentang pengangkatan PPDP, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji PPDP, dan pembacaan Pakta Integritas oleh Ketua PPK Kuta Utara I Ketut Gede Suraharja. Dirangkaikan dengan penandatanganan surat pernyataan dari masing-masing PPDP dan penyerahan SK pengangkatan kepada PPDP. Bimtek kepada PPDP diisi dengan materi terkait teknis kerja PPDP baik di tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan serta tata cara pengisian Formulir dan etika kerja PPDP. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi tentang perekrutan dan pembentukan PPDP pada Desember 2017 yang lalu

Mangupura- Dalam rangka memantapkan koordinasi menjelang pelaksanaan pemilihan dan pemilu di tahun 2018 dan 2019, Kapolres Badung melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Badung. Kunjungan Kapolres Badung beserta jajarannya ini dilaksanakan pada Jumat (11/01/2018) diterima langsung Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Badung menyampaikan tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 dan Pemilu 2019. Saat ini, tahapan sedang difokuskan pada pemetaan TPS sebagai bagian dari pemutakhiran data pemilih untuk pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Sementara terkait pelaksanaan Pemilu 2019, sedang memasuki tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019. Diharapkan baik oleh KPU Kabupaten Badung maupun Kepolisian, melalui kunjungan ini, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat terus terjalin sehingga pelaksanaan pemilihan dan pemilu dapat berlangsung kondusif. Kunjungan diakhiri dengan pemantauan lokasi gudang penempatan logistik pemilu di belakang Kantor KPU Kabupaten Badung.

Mangupura- Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) dan pemutakhiran data pemilih (mutarlih), dituntaskan di Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Kegiatan oleh KPU Kabupaten Badung ini, dirangkaikan dengan pelaksanaan rapat rutin PPK di masing-masing kecamatan. Bimbingan teknis terkait coklit dan mutarlih ini sebelumnya telah dilaksanakan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Utara, Kuta,  Kuta Selatan, Abiansemal dan Mengwi sejak 8 Januari 2018. Usai di lima kecamatan tersebut, bimtek ditutup dengan pelaksanaan di Kecamatan Petang pada 11 Januari 2018. Dalam bimtek yang menghadirkan Komisioner KPU Kabupaten Badung, ditegaskan tentang dimulainya tahapan coklit kepada pemilih sesuai dengan data DP4. Selain itu, tahapan ini juga bersamaan dengan pencalonan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018. Karena itu, diharapkan netralitas dan kinerja yang optimal dari  PPK, PPS dan PPDP. Pelaksanaan bimtek ini mendapat apresiasi dari peserta yang terdiri dari PPK dan PPS. Diantaranya terkait pemetaan TPS, karena adanya jumlah pemilih pemula yang bertambah. Terhadap pemilih ini, agar didistribusikan ke TPS yang sudah ada, namun tetap dengan memperhatikan batas maksimal pemilih di TPS, yaitu 800 pemilih. Selain itu, dalam bimtek disampaikan pula tentang pelaksanaan coklit serentak pada 20 Januari 2018. Coklit akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan penyelenggara dari tingkat pusat hingga PPDP di TPS. Khusus di Provinsi Bali, coklit serentak diminta untuk diunggah di media sosial, dengan reward bagi perolehan like terbanyak.

Mangupura- Mengawali tahun 2018, kelompok kerja dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, merencanakan berbagai kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Pembahasan atas kegiatan tersebut berlangsung dalam rapat rutin bulanan, Rabu (10/01/2018). Rapat diawali dengan pembahasan oleh Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis, dengan agenda kegiatan di bulan Januari 2018 yang berkaitan dengan tahapan. Salah satu sosialisasi yang sedang dilaksanakan adalah terkait bimbingan teknis untuk persiapan coklit dan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Kegiatan dilakukan di tiap-tiap kecamatan, dengan menghadirkan PPK dan PPS di wilayah masing-masing. Sosialisasi dilakukan mengingat tahapan pemutakhiran data pemilih telah dimulai pada awal Januari 2018 dengan masa kerja PPDP selama sebulan. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan proses penting yang berkaitan dengan pemetaan TPS dan jumlah logistic yang diperlukan. Melalui sosialisasi, diharapkan diperoleh pemahaman yang sama bagi PPK dan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih nantinya. Usai rapat Pokja Sosialisasi, dilanjutkan dengan rapat rutin Pokja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi. Kegiatan yang dapat dilakukan pada saat ini, belum dapat dimaksimalkan mengingat efisiensi anggaran hibah dalam Pilgub Bali 2018. Namun, informasi kegiatan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tahapan Pilgub, telah disusun dan disampaikan melalui website resmi KPU Kabupaten Badung dan media sosial.

    Mangupura- Memastikan proses pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dapat berjalan sesuai dengan tahapan, KPU Kabupaten Badung mengadakan Bimbingan Teknis terkait Coklit dan Mutarlih. Bimtek diawali di Kecamatan Kuta Utara pada Senin (8/1/2018) dirangkaikan dengan Rapat Rutin PPK dan PPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.   Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula saat membuka bimtek menyampaikan tahapan dimulainya coklit pada 20 Januari 2018. Pada hari itu, akan dilaksanakan coklit serentak se-Indonesia, dengan mendatangi lima rumah oleh penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga PPDP di masing-masing TPS.   Berkaitan dengan program coklit serentak, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Badung I Nyoman Sukataya menekankan pentingnya dokumentasi pada kegiatan tersebut. Bahkan, diwajibkan untuk mengunggah di media sosial dengan tanda pagar KPUmelayani dan KPUmencoklit, dimana foto dengan jumlah like terbanyak, akan mendapatkan apresiasi dari KPU Provinsi Bali.   Perekrutan PPDP akan dimulai pada 9 Januari 2018, dengan proses coklit pada 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Coklit dilakukan dengan mendatangi setiap rumah dan menempelkan stiker jika rumah tersebut telah didata. Diharapkan, PPK dan PPS dapat membantu PPDP dengan melakukan supervisi secara langsung, karena laporan kegiatan nantinya akan disusun oleh PPK berdasarkan buku kerja PPDP yang telah dilakukan pengecekan oleh PPS.