Opini

Dalam diskursus demokrasi modern, media sosial seringkali terjebak dalam fungsi dangkalnya sebagai "etalase citra". Di tingkat lokal seperti Kabupaten Badung, tantangan ini nyata: bagaimana kanal digital lembaga negara tidak sekadar menjadi tumpukan laporan kinerja yang kering, namun mampu "menyentuh hati" dan menggerakkan kesadaran pemilih? Transformasi ini bukan sekadar urusan teknis editing video, melainkan sebuah upaya intelektual untuk memanusiakan birokrasi melalui teknologi. Menembus "Dinding Kaca" Birokrasi Selama ini, pola komunikasi lembaga publik cenderung bersifat satu arah dan kaku tetapi melihat apa yang disebut oleh pemikir komunikasi Jürgen Habermas sebagai kegagalan dalam menciptakan "ruang publik" yang diskursif. Ketika media sosial KPU hanya berisi dokumentasi rapat dan seremoni, ia justru menciptakan jarak dengan rakyat. Padahal, meminjam pemikiran Bung Karno, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang "setengah-setengah". Dalam pidato Lahirnya Pancasila, beliau menekankan bahwa demokrasi haruslah mendatangkan kesejahteraan dan keinsafan rakyat. Dalam konteks digital, "keinsafan" ini hanya bisa dicapai jika KPU Badung mampu mengolah pesan politik menjadi narasi yang bernyawa. Pemanfaatan algoritma, feed yang estetik, dan infografis yang presisi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya "penyambung lidah rakyat" dalam format kekinian. Kita tidak bisa mengharapkan pemilih muda untuk mencintai demokrasi jika bahasa yang digunakan masih bahasa birokrasi abad ke-20 yang berjarak. Estetika sebagai Jembatan Literasi Secara akademis, pemanfaatan visual yang adaptif terhadap algoritma berkaitan erat dengan teori Media Ecology dari Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa "The medium is the message". Karakteristik media sosial hari ini menuntut kecepatan dan ketepatan rasa. Konten yang tidak mampu menangkap atensi dalam tiga detik pertama akan hilang ditelan arus informasi. Oleh karena itu, transformasi SDM di Humas KPU Badung menjadi agenda yang mendesak dan tak boleh ditunda. Selama ini, terdapat anomali dalam struktur birokrasi di mana divisi Humas sering kali dianggap tidak strategis, bahkan mengalami diskriminasi peran dibandingkan divisi teknis lainnya. Humas kerap dipandang sebelah mata sebagai unit "pelengkap" yang hanya bertugas di hilir, padahal di era informasi, Humas adalah panglima di hulu narasi. Kerja Humas bukanlah sekadar kerja "tukang foto" yang bersifat mekanis, melainkan kerja intelektual strategis yang membutuhkan kedalaman analisis data dan tren sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Manuel Castells dalam Communication Power, kekuasaan di era digital tidak lagi hanya terletak pada pemegang otoritas formal, melainkan pada penguasaan jaringan dan narasi (networks and narratives). Jika KPU Badung membiarkan Humas tetap berada dalam posisi marjinal tanpa dukungan kapasitas yang mumpuni, maka lembaga ini akan kalah dalam perebutan ruang makna di media sosial. Untuk menguasai narasi pemilu yang bersih dan edukatif, serta menghapus stigma diskriminasi fungsi tersebut, KPU Badung memerlukan konsentrasi khusus pada: SDM Spesialis: Penulis naskah yang memahami psikologi pemilih, desainer visual yang memahami semiotika, estetika, dan kreatifitas, dan videografer yang mampu mengemas nilai-nilai kewargaan ke dalam tren sinematik. Infrastruktur Kreatif: Tanpa dukungan alat yang mumpuni, ide-ide besar akan terhambat oleh kualitas teknis, yang pada akhirnya menurunkan kredibilitas informasi di mata publik yang sudah terbiasa dengan standar konten berkualitas tinggi. Sintesa: Menuju Pendidikan Pemilih yang Berdikari Bung Karno selalu menekankan pentingnya "Berdikari" (Berdiri di atas kaki sendiri). Dalam konteks informasi, KPU Badung harus mampu berdikari dalam memproduksi narasi tanpa harus selalu bergantung pada rilis berita konvensional yang sering kali tidak menyentuh akar rumput. Transformasi digital yang kita tuju adalah sebuah bentuk "Pendidikan Pemilih" yang inklusif. Kita ingin pemilih di Badung tidak datang ke TPS hanya karena pemenuhan hak formal, melainkan karena ada keterikatan emosional dan pemahaman intelektual yang dibangun melalui konten-konten media sosial yang kita sajikan setiap hari. Pada akhirnya, mengubah wajah media sosial KPU Badung adalah tugas kebudayaan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjauhkan kita dari hakikat demokrasi, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan visi besar bangsa dengan realitas digital masyarakatnya. Humas yang kuat, kreatif, dan terfokus adalah kunci agar mandat kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti di bilik suara, tapi senantiasa hidup di layar gawai mereka. Oleh : Agung Rio Swandisara Anggota KPU Kabupaten Badung/Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia