Berita Terkini

KPU Badung Ikuti Rakor Persiapan Pemilu 2024

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id -  Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah didepan mata, persiapan secara teknis perlu terus dikoordinasikan, sebagaimana tujuan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Bali,  Selasa (04/01/2022) dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kota se Bali, serta Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas  Rakor dibuka Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya diharapkan agar pada pertemuan awal ini dirangkum semua hal yang harus disiapkan menjelang Pemilu/Pemilihan 2024.  Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan dalam acara ini juga berbicara tentang hal umum terkait teknis kepemiluan, dimana Pemilu 2024 menggunakan teknologi informasi. Dari simulasi yang sudah dilaksanakan, arahnya bagaimana menyederhanakan proses pemungutan dan rekapitulasi. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana dan prasarana, personil SDM yang mengoperasikan sehingga perlu menyiapkan diri karena laporannya nanti adalah laporan harian, ada proses update berita, aplikasi dan lainnya yang harus diikuti mungkin saja dengan waktu singkat. Dalam paparan masing-masing Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kota se Bali, disampaikan dalam bentuk laporan progres pelaksanaan persiapan terutama dalam hal pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) dan proses Verifikasi Partai Peserta Pemilu, sehingga diperoleh gambaran sejauh mana kesiapan pelaksanaan tahapan ini. Catatan Agung Lidartawan bahwa dalam proses pembentukan Dapil agar KPU hanya menyosialisasikan terkait tahapan alur serta dasar aturan pembentukannya, sehingga dalam pengusulannya nanti menjadi masukan dari masyarakat untuk ditetapkan oleh KPU. Foto terkait:

Antisipasi Konflik Pencalonan KPU Badung Ikuti Evaluasi Mekanisme Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Silon Pilkada 2020

Mangupura, kab-badung.kpu.go.id - Banyaknya konflik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tahapan pencalonan, mengharuskan KPU RI melakukan persiapan pelaksanaan secara teknis serta evaluasi terhadap mekanisme kerja khususnya pada tahapan pencalonan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra, saat membuka Rapat Evaluasi Mekanisme Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Silon pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang dilaksanakan secara daring, Rabu (22/12) dan dihadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU se Indonesia.   Evaluasi kali ini penting dilakukan karena belajar dari Pemilihan Serentak Tahun 2020 dimana timbul konflik di beberapa daerah, kurangnya pemahaman dalam mekanisme pencalonan serta adanya perlakuan yang tidak sama terhadap pasangan calon.   Menjadi perhatian bersama juga adalah kondisi pandemic Covid-19, yang merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan pemilihan. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi penyelenggara yaitu banyaknya pemilihan dengan calon tunggal, adanya calon perseorangan lebih dari satu dan juga mengharuskan KPU melakukan perpanjangan pendaftaran karena terdapat Paslon terpapar virus Covid-19.   Dimoderatori Kabiro Teknis Penyelenggaraan, Melgia C. Van Harling, materi Evaluasi Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 disampaikan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Evi Novida Ginting Manik. Dalam pemaparannya dijelaskan garis besar proses tahapan pencalonan. Termasuk perubahan regulasi terhadap penyederhanaan formulir perseorangan dan pemanfaatan Aplikasi Silon yang nantinya diharapkan dapat memudahkan calon dalam menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, memudahkan penyelenggara dalam melakukan verifikasi dan memudahkan dari sisi pengawasan.   Pada sesi diskusi, dilakukan sharing pelaksanaan tahapan pencalonan pada Pilkada 2020, strategi yang dilaksanakan, saran dan masukan untuk langkah perbaikan kedepannya, tentunya KPU RI tidak akan menutup mata dalam hal ini. Dari hasil evaluasi ini KPU RI akan melakukan supervise dan juga pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi konflik.   Foto terkait:

KPU Badung Hadiri Rakor DPB Semester II Tahun 2021 di KPU Bali

KPU Kabupaten Badung menghadiri Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 di Kantor KPU Provinsi Bali pada hari Kamis (16/12/2021).  Kegiatan ini dibuka oleh Dewa Agung Gede Lidartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan upaya persiapan KPU di dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Keakurasian data pemilih sangat penting, karena data pemilih sering dijadikan dalil untuk dipermasalahkan ketika seorang calon kalah dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Usai pembukaan, kegiatan diisi dengan sosialisasi terkait PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data Provinsi Bali, Ngurah Agus Darmasanjaya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dari masing-masing KPU Kabupten/Kota. Adapun jumlah total pemilih pada Semester II Tahun 2021 di Provinsi Bali adalah sebesar 3.085.522 pemilih, yang tersebar di 9.916 TPS di Kabupaten/Kota di Bali. FOTO KEGIATAN

Agung Lidartawan Paparkan Manajemen Pengelolaan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kesiapan gudang merupakan hal penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi penegasan dalam webinar logistik seri 2 yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali (Kamis, 16/12). Webinar kali ini bertema Manajemen Pengelolaan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan pemateri Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. Pentingnya kesiapan gudang ini, ditunjukkan antara lain dengan ketepatan pemilihan gudang. Hal ini mengingat jumlah logistik nantinya yang cukup banyak. Dengan moderator Anggota KPU Provinsi Bali Ni Luh Putu  Sri Widyastini, disampaikan beberapa catatan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Di antaranya pemahaman terkait logistik yang diterima, penempatan personil yang tepat, serta  koordinasi dan kerjasama internal yang baik. Tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dengan badan pengawas, sehingga manajemen logistik dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. FOTO TERKAIT

Sosialisasi Pencermatan Data Pemilih Berkelanjutan di Kelurahan Jimbaran

KPU Badung menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencermatan Data Pemilih Berkelanjutan di Kelurahan Jimbaran pada hari Rabu (15/12/2021).  Kegiatan yang dihadiri oleh Komisioner Divisi Data dan Informasi, Divisi Hukum, Divisi Sosialisasi KPU Badung, serta kepala lingkungan di kelurahan Jimbaran ini difasilitasi oleh Lurah Jimbaran dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada pelaksanaan kegiatan ini, KPU Badung menerima masukan serta kendala yang dialami oleh kepala lingkungan di kelurahan Jimbaran di dalam mendata pemilih yang diakibatkan oleh cukup tingginya mobilitas masyarakat di kelurahan Jimbaran, serta luas wilayah dan jumlah masyarakat di kelurahan Jimbaran yang terbilang tinggi di Kabupaten Badung. Namun melalui kegiatan ini KPU Badung berharap permasalahan tersebut tidak menghentikan proses pemutakhiran data pemilih di kelurahan Jimbaran, sehingga data pemilih di kelurahan Jimbaran menjadi lebih akurat, valid, dan termutakhir, sebagai bentuk persiapan di dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. FOTO TERKAIT

Bimtek dan Simulasi Penyusunan dan Penilaian SKP Periode II Tahun 2021

Adanya perubahan terkait penyusunan dan penilaian sasaran kinerja PNS, disampaikan dalam Bimbingan Teknis dan Simulasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS pada lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Rabu (15/12/2021). Kegiatan secara daring ini diikuti jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Badung yang dipimpin langsung oleh Sekretaris, I Gusti Nyoman Wiraguna, SE. Perubahan terkait penyusunan SKP ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)  Nomor 8 Tahun 2021. Salah satunya tentang penyusunan matriks peran dan hasil, sebagai output dari kinerja aparatur sipil negara/ PNS. Bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan dan penilaian sasaran kinerja PNS kali ini, dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan SKP Periode II tahun 2021 ini.   FOTO KEGIATAN