Berita Terkini

Mangupura- Untuk merancang kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, kelompok kerja sosialisasi KPU Kabupaten Badung melaksanakan rapat koordinasi. Rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, (7/9/2017) mengagendakan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di bulan September. Sebagai salah satu tahapan yang penting karena berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, dikemas pula dalam pola yang mudah dimengerti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Bali 2018 mendatang. Penanggung Jawab Pokja, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana bersama dengan Sub Bagian Teknis telah menyusun rancangan jadwal kegiatan sosialisasi. Sosialisasi akan menyasar segmen pemilih pemula dan masyarakat umum mulai dari tingkat kecamatan hingga perangkat desa/kelurahan. Untuk itu koordinasi awal akan segera dilakukan untuk meminta kesiapan dan kesediaan waktu sosialisasi. Selain berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih, dilakukan pula sosialisasi rekrutmen badan ad hoc sekaligus melakukan koordinasi awal. Hal ini berkaitan dengan proses persiapan rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang juga sudah mulai dilakukan. Di akhir rapat, Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan, bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilgub Bali 2018 yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota belum final, termasuk untuk kegiatan sosialisasi. Hal ini berimplikasi pada implementasi rencana kegiatan di KPU Kabupaten Badung, sehingga belum bisa menentukan pola yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi. Meskipun demikian, diharapkan kegiatan sosialisasi tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Mangupura- Memasuki tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, KPU Kabupaten Badung mulai melakukan pembahasan untuk memantapkan berbagai kegiatan. Pembahasan  berlangsung dalam rapat pleno periodik pada Selasa (5/9/2017), yang dibuka Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula. Rapat diawali dengan pembahasan anggaran hibah yang menjadi kegiatan setiap bulan di KPU Kabupaten Badung, sesuai dengan hasil rapat penyusunan anggaran yang telah dilaksanakan di KPU Provinsi Bali. Salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan di bulan September, yaitu sosialisasi sebagai program peningkatan partisipasi pemilih. Pembahasan anggaran merupakan hal penting sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selain anggaran, rapat yang dihadiri oleh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Badung juga membahas tentang kegiatan Kelompok Kerja sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan dalam Pilgub Bali 2018 mendatang. Diharapkan, masing-masing Pokja yang telah terbentuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai bagian dari mensukseskan penyelenggaraan Pilgub. Rapat juga membahas tentang pelaksanaan kegiatan fungsional sebagai lembaga peyelenggara pemilu yang bersumber dari dana APBN, sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilihan Serentak pada tahun 2019 mendatang. Rapat pleno periodik diakhiri dengan pemaparan tentang hasil Workshop Pemutakhiran Data Pemilih yang menekankan tentang pemilih disabiilitas dalam aplikasi data pemilih.

Mangupura-Dalam rangka mensosialisasikan tahapan Pemilihan Gunernur Bali yang akan digelar tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan dan Pemutakhiran Data Pemilih (31/8/2017). Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Propinsi Bali ini membahas dua pokok bahasan sekaligus yang disampaikan oleh Komisioner Divisi Program dan Data, Kadek Wirati berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pemutakhiran data pemilih untuk mewujudkan data pemilih Pemilihan Gubernur Bali yang akurat dan termutakhir. Selanjutnya materi berikutnya yang dibawakan Winariati selaku Komisioner KPU Bali yang membidangi Divisi Teknis menyampaikan tentang tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur Bali yang merangkai dari  masa pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pengumumanan Dokumen syarat pasangan calon, hingga penetapan pasangan calon dan pengundian nomer urut. Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh divisi teknis KPU Badung, I Wayan Semara Cipta bersama seluruh anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota yang didampingi oleh Sekretaris ini juga mengundang seluruh stakeholder terkait seperti bawaslu, partai politik, tokoh masyarakat, disdukcapil propinsi bali, kesbangpolinmas hingga pihak keamanan.  Hal ini bertujuan untuk melakukan sinergitas antara semua stakeholder terkait guna terjadinya kerjasama dan memudahkan terjadinya koordinasi kedepannya. Dimoderatori oleh Widhiasthini selaku komisioner yang membidangi divisi parmas dan sosialisasi, rapat koordinasi berlangsung hangat dan penuh dengan adanya saling sharing baik berupa pertanyaan, masukan maupun usulan dari peserta rapat.

⁠⁠⁠Mangupura- KPU Kabupaten Badung dan Panwaslu Kabupaten Badung Audiensi dengan Bupati Badung yang diselenggarakan pada hari Rabu (31/8/2017). Kegiatan ini bertujuan pengenalan Anggota Panwaslu Kabupaten Badung dan melaporkan tahapan Pemilihan Gubernur tahun 2018. Audiensi dihadiri oleh Bupati Badung, Sekda Badung, Ketua KPU Kab. Badung, anggota KPU Badung divisi keuangan dan logistik, Ketua Panwaslu dan Anggota Panwaslu Kabupaten Badung, Sekretaris Panwaslu Kabupaten Badung dan Kasub. Bag. Program Data. Salah satu pembahasan penting dalam audiensi ini adalah menyampaikan Tahapan demi Tahapan yg sudah dilalui oleh KPU Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Pilgub 2018. Antara lain tahapan perekrutan badan hadhock (PPK,PPS dan PPDP) dan koordinasi Zona Kampanye Pilgub 2018. Dengan diselenggarakannya Audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Badung siap Mensukseskan Pilgub Badung, sehingga penyelenggaraan Pilgub Bali berlangsung aman dan sukses.

Mangupura- Sebagai pelaksana teknis pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, KPU Kabupaten Badung turut dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali pada hari Rabu (30/8/2017). Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran distribusi anggaran hibah dalam tahapan Pilgub Bali 2018 yang sudah mulai berjalan.   Rapat koordinasi dihadiri oleh Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilgub KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Salah satu pembahasan penting dalam rapat ini adalah menyusun rencana kebutuhan biaya di masing-masing KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Pilgub 2018.    Acara dibuka oleh anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati selaku ketua pelaksana harian. Winariati menegaskan bahwa kelima divisi yang ada di KPU Provinsi dan Kab/kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan semua program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.   Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, diharapkan semua komponen dapat menggunakan anggaran dengan bijak. Penggunaan anggaran harus sesuai antara rencana kebutuhan biaya yang telah disusun dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan  tahapan dan penyusunan laporan keuangan akan berjalan dengan baik.

Mangupura – Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Badung menerima audiensi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Badung, Rabu (30/8/2017) setelah resmi dilantik. Sebelum melakukan tupoksi pengawasan, dilakukan perkenalan terlebih dahulu oleh komisioner terpilih, yaitu I Ketut Alit Astasoma, I Made Pande Yuliarta, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita dan Sekretaris Panwaslih I Putu Anom Semadi. Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Raka Nakula, mengapresiasi dan menyatakan bahwa untuk dapat menjalin soliditas diperlukan komunikasi yang baik. Kegiatan yang dilaksanakan KPU tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan. Dalam hal pengambilan keputusan, KPU tetap berpedoman pada peraturan penyelenggara pemilu sebagai dasar hukumnya. Selain melakukan perkenalan awal, dibahas juga beberapa hal yang menjadi titik rawan dalam penyelenggaraan pemilihan. Tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih salah satunya. Selain itu syarat sebagai pemilih bahwa harus memiliki KTP Elektronik atau minimal telah terekam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, serta pemasangan alat peraga kampanye. Selanjutnya, sebagai penyelenggara pemilu tetap memperhatikan kode etik dalam melaksanakan tahapan pemilihan, sehingga tercipta pemilu yang berintegritas. Panwaslih berharap adanya soliditas antara penyelenggara tetap terjaga tanpa harus mengabaikan norma yang ada.