Berita Terkini

Mangupura- Sebagai upaya tindak lanjut kesiapan menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bali tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan. Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung serta Bagian Humas Setda Kabupaten Badung terkait dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, (30/8/2017) bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Badung. Rapat awal ini sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi dari setiap keanggotaan yang tergabung dalam pokja sosialisasi. Dalam arahannya Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gde Raka Nakula menyampaikan bahwa program sosialisasi yang akan menyasar segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, tokoh masyarakat, disabilitas dan lainnya. Tentunya memerlukan peran seluruh stakeholder untuk turut serta mensukseskannya. Keanggotaan kelompok kerja sosialisasi melibatkan KPU sebagai penyelenggara, Disdikpora selaku instansi yang membidangi pendidikan karena sosialisasi yang dilakukan salah satunya menyasar segmen pemilih pemula yang umumnya berada di tingkat SMA/SMK atau sederajat. Kemudian Bagian Humas Setda Badung yang merupakan corong utama yang diharapkan dapat membantu dalam hal pemberitaan/peliputan. Peran Humas sangat diharapkan guna turut serta mensosialisasikan kegiatan melalui publikasi di website maupun media sosial yang dimiliki oleh pihak Pemda Badung. Di akhir rapat, Ketua KPU Badung menyerahkan Keputusan Pembentukan Pokja kepada perwakilan dari Disdikpora dan Humas Kabupaten Badung dan diakhiri dengan foto bersama di depan maskot Asta Brata KPU Kabupaten Badung-Nayakottama Prayojana yang berarti Memilih Pemimpin Mulia.

Mangupura- Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam program peningkatan partisipasi politik.  Sejalan dengan program tersebut, KPU Kabupaten Badung menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Badung, Selasa (29/8/2017). Materi disampaikan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana, mengambill tema Netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu. Dalam materinya, Artana Dana memaparkan tentang bagaimana ketidakberpihakan PNS sebagai bagian dari ASN dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Selain itu, disampaikan pula mengenai sanksi yang diberikan apabila terdapat oknum PNS maupun ASN yang melakukan pelanggaran. Diharapkan pula adanya petugas pemilu yang berasal dari unsur PNS sebagai implementasi netralitas dalam demokrasi. Acara diantaranya dihadiri oleh PNS dari masing-masing OPD di Kabupaten Badung serta jajaran tenaga pendidik. Usai penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta yang hadir antara lain menanyakan tentang implementasi dan netralitas sebagai penyelenggara, penyempurnaan data pemilih, syarat memilih menggunakan KTP el, dan kesiapan menjadi petugas penyelenggara ad-hoc, baik sebagai PPK maupun PPS.

Operator Sidalih KPU Kabupaten Badung diapresiasi KPU RI Mangupura-Dalam gelar workshop mutarlih berkelanjutan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh KPU Propinsi di Kuta Central Park Hotel pada tanggal 29 Agustus 2017 menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran KPU Badung karena operator sidalih berkaitan pemutakhiran data pemilih mendapatkan apresiasi langsung dari KPU RI. Pak Wahyu selaku komioner yang langsung menyerahkan apresiasi berupa seragam kepada saudara Alit Mardangga selaku operator Sidalih KPU Kabupaten Badung. Kegiatan yang diikuti oleh komisioner KPU Kabupaten/ Kota se-Bali bersama jajaran operator sidalih mengupas beragam permasalahan beserta solusi yang akan dikerjakan dalam mewujudkan  pemutakhiran berkelanjutan yang akurat dan termutakhir. Pak Wahyu selaku komisioner KPU RI dalam arahannya di awal acara menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilihan, sehingga swadharma sebagai pelayan untuk memutakhirkan data pemilih harus serta merta dibarengi dengan niatan dan perbuatan yang mampu menghasilkan data pemilih yang akurat, termutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisioner KPU Propinsi Bali, Ibu Widhiastini bersama Ibu Kadek Wirati yang memoderatori kegiatan workshop inipun menyampaikan harapan yang besar akan tersajinya data pemilih yang akurat  dalam menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur Bali tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Mangupura-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menghadiri acara rapat teknis persiapan pengukuhan petugas Linmas Kabupaten Badung. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Krya Gosana Puspem Badung Selasa (29/8/2017) dihadiri oleh perwakilan Babinsa dan Linmas Se-Badung juga stakeholder terkait. Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, dilanjutkan dengan diskusi dan pembekalan kepada peserta dari Polres dan Dandim. Badung. Agenda dalam acara pengukuhan, selain menampilkan yel-yel oleh wakil Linmas dari masing-masing kecamatan juga akan mengadakan simulasi pengamanan Pilkada/Pemilu oleh Linmas. Mengenai hal tersebut, Anggota KPU Badung Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Ni Luh Nesia Padma Gandi, menyatakan siap untuk mendampingi simulasi yang akan dilakukan saat acara pengukuhan.   Pengukuhan Linmas ini adalah salah satu kegiatan guna mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten Badung. Diharapkan petugas Linmas mempunyai kedudukan yang setara dengan petugas keamanan yang ditugaskan di setiap desa/kelurahan. KPU sebagai penyelenggara pemilihan tentunya sangat berkepentingan dengan keberadaan Linmas mengingat kita telah memasuki tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan menyongsong Pemilu Tahun 2019. Dengan pengukuhan Linmas ini diharapkan turut menunjang kesuksesan pelaksanaan jadwal kegiatan dan program kerja KPU mewujudkan pemilu yang berintegritas. Acara pengukuhan petugas Linmas ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017, dan setelahnya Linmas akan berada di bawah koordinasi Polisi Pamong Praja.

Mangupura – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Badung. menghadiri acara pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali. Acara pelantikan yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Badung Anak Agung Gde Raka Nakula dilaksanakan di Hotel Haris Kuta, senin (28/8). Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Ketut Rudia melantik 27 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Bali yang akan bertugas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Anggota Panwas yang dilantik diharapkan menjaga kehormatan selaku pengawas dalam kegiatan pilkada dan pemilu yang akan datang."Tantangan Panwas itu sangat berat dan mempunyai "mahkota" yang harus dijaga. Jangan sampai "mahkota" itu digadaikan. Sebab, Panwas yang nanti turut menentukan lolos tidaknya bakal calon kepala daerah," kata Rudia saat menyampaikan sambutan pada pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan Panwas kali ini juga sangat istimewa karena mereka akan bertugas untuk dua perhelatan politik yakni untuk Pilkada 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019." ujar mantan Ketua Panwas Pilkada Buleleng itu. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali I Gede Putu Jaya Suartama mewakili Gubernur Bali mengharapkan Panwas yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan profesional, menjaga independensi, dan akuntabilitas serta menjalin koordinasi yang baik dengan jajaran KPU maupun aparat keamanan serta pihak yang terkait karena Panwas merupakan salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu yang turut menentukan keberhasilan setiap tahapannya," ucapnya.Dalam pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan kepala sekretariat untuk Panwas di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Mangupura- Memantapkan pelaksanaan anggaran DIPA dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2019 mendatang, KPU Kabupaten Badung melakukan rapat koordinasi internal atas kegiatan yang harus dilakukan, pada Jumat (25/8/2017). Rapat yang dibuka Ketua KPU Kabupaten Badung  Anak Agung Gede Raka Nakula membahas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rancangan petunjuk teknis yang telah disusun oleh KPU RI. Berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang harus dilakukan tahun ini yaitu Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik, Penataan Daerah Pemilihan dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Dalam verifikasi partai politik, KPU Kabupaten Kota diantaranya wajib memberikan bimbingan teknis kepada partai politik, untuk menunjang pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual. Hal ini  untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai verifikasi partai politik sebagai syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu legislative. Selain itu, dalam rapat yang dihadiri seluruh komisisioner dan jajaran sekretariat ini, dibahas pula mengenai Gerakan Sadar Pemilu Serentak sebagai salah satu kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Gerakan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh segmen pemilih sebagai bagian dari program peningkatan partisipasi pemilih. Pembahasan atas berbagai kegiatan ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antar divisi dan subbag dalam rangka menyamakan persepsi. Hal ini mengingat pelaksanaan pemilihan serentak pada 2019 mendatang, proses tahapan telah dimulai pada tahun ini bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang. Diharapkan, setelah petunjuk teknis ditetapkan oleh KPU RI, berbagai kegiatan tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.