Berita Terkini

Mangupura- Mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, KPU Provinsi Bali melalui KPU Kabupaten Badung membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi terbaik di Bali, daerah Badung khususnya untuk berpartisipasi sebagai Tenaga Pendukung Non PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 4-6 Oktober 2017. Formasi kebutuhan tenaga pendukung beserta syarat dan ketentuan dapat diunduh pada tautan berikut ini. Download disini

Mangupura-Memasuki akhir bulan pelaksanaan, kelompok kerja Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Badung  melaksanakan rapat evaluasi pada hari Rabu (27/9/2017)  bertempat di ruang Media center. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan,rapat  juga bertujuan untuk menyusun laporan kegiatan kelompok kerja periode bulan September 2017. Dibuka oleh Ketua Pokja I Wayan Artana Dana, rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota pokja membahas beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama bulan September oleh setiap kelompok kerja yang melakukan kegiatan di bulan September. Selain itu juga melakukan evaluasi sesuai dengan kartu kendali yang merupakan indikator pengawasan SPIP. SPIP merupakan hal yang penting sebagai salah satu bentuk pengawasan internal lembaga terkait proses pelaksanaan kegiatan tahapan Pilgub Bali 2018. Melalui pengawasan SPIP ini kabupaten/kota diharapkan sudah menyelesaikan segala bentuk administrasi dan laporan pokja setiap bulan pada tahun 2017. Disampaikan juga oleh Yudistira Adnyana anggota Pokja yang merupakan akademisi dari Universitas Ngurah Rai, bahwa SPIP bukan untuk mencari kesalahan melainkan melakukan pengendalian dan pencegahan awal resiko. Melalui SPIP pokja dapat melakukan identifikasi terhadap kemungkinan resiko yang muncul pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasilnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Badung berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana kegiatan yang telah disusun baik dari segi anggaran dan aturan.

Mangupura- Memasuki tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang, KPU Kabupaten Badung semakin memantapkan kegiatan sosialisasi,salah satunya kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan di setiap kecamatan di Kabupaten Badung. Sosialisasi diawali di Kecamatan Mengwi sebagai kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, bertepatan pada Selasa (26/9/2017). Sosialisasi dengan melibatkan Komisioner KPU Kabupaten Badung, membahas materi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dan pembentukan panitia ad-hoc. Membawakan materi mengenai tahapan, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana menjelaskan tentang berbagai kegiatan yang dilakukan akhir tahun 2017 ini, seperti pembentukan PPK dan PPS serta Pendaftaran Calon Perseorangan. Sementara itu, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Badung Luh Nesia Padma Gandi membawakan materi tentang pembentukan badan ad-hoc. Nesia Gandi mengharapkan proses perekrutan panitia ad-hoc ini turut mendapat dukungan dari pihak kecamatan dan desa/kelurahan, karena paling memahami kondisi di daerah masing-masing. Hal ini terutama berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang akan menyajikan data sebagai dasar dalam penyusunan logistik kepemiluan. Usai penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh peserta yang berjumlah lebih dari 200 orang dari unsur kecamatan dan seluruh desa/kelurahan se-Kecamatan Mengwi. Salah satunya tentang syarat minimal jumlah pemilih untuk dapat membentuk TPS, agar dapat  mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilih. Diskusi diakhiri dengan himbauan untuk memastikan diri terekam dalam KTP Elektronik sebagai syarat menjadi pemilih, yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el maupun surat keterangan oleh instansi berwenang.

Mangupura- Peningkatan peran perempuan dalam bidang politik, tidak hanya sebagai kontestan dalam pemilihan, namun juga dalam penyelenggaraan pemilihan dengan menjadi panitia ad-hoc. Hal tersebut ditegaskan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana saat membawakan materi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Selasa (26/9/2017). Di hadapan sekitar 140 peserta yang  mayoritas perempuan, Artana Dana mengharapkan peran serta perempuan sebagai salah satu bentuk emansipasi dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan.  Hal ini merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender, untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. Menanggapi hal tersebut, para peserta yang berasal dari seluruh desa/kelurahan serta unsur kecamatan se-Kabupaten Badung, memberikan apresiasi dan menyatakan kesiapan untuk menjadi panitia ad-hoc. Pada kesempatan tersebut, Artana Dana juga membawakan materi tentang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang.  Diharapkan, sosialisasi yang gencar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Badung dengan menyasar seluruh segmen pemilih, dapat meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

Mangupura- KPU Kabupaten Badung kembali melakukan pemantauan atas kegiatan  Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pemilos) SMA Kuta Pura.  Setelah melewati beberapa tahapan pelaksanaan, para siswa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Senin (25/9/2017). Sebanyak 294 siswa termasuk guru dan pegawai sekolah telah terdaftar pada hari pemungutan suara untuk melakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2017-2018. Dari jumlah tersebut, 63 pemilih tidak menggunakan hak pilih terhadap 4 pasangan calon kandidat, yang telah memaparkan visi dan misi dua hari sebelumnya.  Usai pemungutan suara, dilakukan proses penghitungan suara dimana pasangan kandidat no urut 3 atas nama Saftian-Eva memperoleh suara terbanyak. Kegiatan pemantauan oleh KPU Kabupaten Badung dilakukan sekaligus untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik bagi para siswa yang merupakan pemilih dan calon pemilih pemula. Dengan demikian, para siswa dapat memahami pentingnya penggunaan hak pilih untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Mangupura-Sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pelatihan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tipe pengguna KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Regional Lombok pada 24-26 September 2017. Pada kesempatan ini KPU Badung diwakili oleh Komisioner I Wayan Semara Cipta bersama operator SIPOL Agus Wira Hadibrata beserta 11 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Dalam acara yang dibuka langsung oleh Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, disampaikan bahwa jajaran lembaga KPU harus senantiasa  melayani masyarakat agar hak pilihnya tersalurkan dan  melayani peserta pemilu dengan menjunjung tinggi integritas lembaga KPU. Berkaitan dengan SIPOL, Wahyu Setiawan menambahkan bahwa prinsip dasar verifikasi adalah membangun persepsi yang sama, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam melakukan verifikasi parpol. Dalam proses verifikasi inilah integritas jajaran komisioner dan  staf lembaga KPU diuji, sehingga harus memperkokoh sinergitas antara komisioner dan sekretariat agar menjadi satu gerak langkah membangun lembaga KPU yang berintegritas. Wahyu Setiawan juga menyampaikan bahwa dalam melayani, KPU bukan berarti merabas aturan, karena prinsip dalam melayani yang harus dipahami yaitu wajib mematuhi aturan, jangan pernah takut menegakkan aturan. Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Hasyari menyampaikan agar dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik, KPU harus bekerja taat azas, dan yang terpenting adalah sinergi antara komisioner dengan operator SIPOL. Jajaran Komisioner dan operator  harus memegang prinsip bekerja akuntabel yang dimaknai sebagai bertugas sesuai tugas dan tanggung jawab,  dengan hasil pekerjaan yang dipertanggungjawabkan Dalam pelaksanaan pelatihan SIPOL ini, dibahas pula secara khusus oleh delegasi dari Bali yang dikomandoi oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi berkaitan dengan kondisi rawan bencana Gunung Agung. Koordinasi dan konsultasi ini diperlukan untuk mengambil langkah antisipasi karena terjadi dalam rangkaian pelaksanaan tahapan Pilgub Bali 27 Juni 2018 mendatang.