Berita Terkini

MANGUPURA. Guna memberikan informasi terkait perkembangan data pemilih, KPU Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran) pada, Jumat (28/08/2020). Kegiatan yang mengundang KPU Provinsi Bali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bawaslu Kabupaten Badung, PPK dan Panwascam se-Kecamatan Badung tetap mengacu pada protokol kesehatan. Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana mengungkapkan terkait dengan hasil rekapitulasi coklit yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020, pihaknya telah berkoordinasi lebih awal dengan Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol dan PPK. “Di Kabupaten Badung jumlah TPS menjadi 997, ada pengurangan sejumlah 72 TPS dari total TPS awal 1069,” bebernya saat memberikan keterangan bertempat di Rumah Pintar Pemilu. Lebih jauh, ia mengatakan untuk penggabungan misalnya pada TPS 1 dan 2 pemilihnya berjumlah hanya 200 pemilih dan jika ditotal menjadi 400 pemilih, maka akan digabungkan menjadi 1 TPS. Terkait dengan data A-KWK, pihaknya juga tidak memperbolehkan memberikan data apapun yang berkaitan dengan data pemilih karena adanya Undang-Undang mengenai perlindungan data diri.  Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya yang turut hadir dalam acara menerangkan untuk Pleno di desa dan kecamatan hanya memberikan hasil rekapan saja, melainkan penetapannya nanti akan di pleno kabupaten. “Untuk data A-KWK maupun A.B-KWK tidak bisa diberikan karena data pribadi seseorang merupakan data rahasia, tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Jadi KPU tidak bisa memberikan ke pihak manapun,” tegasnya. Selanjutnya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putu Suryawati menuturkan, lembaganya sudah bersurat ke warga agar segera melakukan perekaman untuk anaknya yang kelahiran tahun 2003. Mengenai pengahapusan data, Disdukcapil juga tidak bisa sembarangan menghapus data warga karena ada sanksinya. Jadi harus ada surat keterangan/akta kematian bagi warga yang sudah meninggal. “Disdukcapil sudah melakukan perekaman untuk warga yang belum memiliki KTP-el. Untuk warga yang belum mendapatkan KTP-el karena kehabisan keping, akan di berikan surat keterangan yang nantinya bisa ditukarkan pada saat keping sudah tersedia,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung Made Pande Yuliartha menuturkan terkait kepastian data hasil coklit PPDP yang diperlukan sebagai laporan dalam pengawasan. Saat ini untuk data kepengawasan hanya menggunakan data sample dari panwascam. “Ketika melaksanakan pengawasan kami keterbatasan data-data, jadi sangat dibutuhkan data-data pasti dari hasil coklit. Contoh TMS dengan total 72.805 tersebut dikarenakan apa saja bisa TMS, yang seperti itu kami perlukan,” terangnya. Ia juga menambahkan Bawaslu ataupun panwascam hanya mengawasi proses dari awal data sampai DPT, oleh karena itu memerlukan data-data hingga hasil coklit. Dari daftar pemilih A-KWK yang semula 402.995 setelah di lakukan coklit terdapat adanya TMS 72.805, pemilih baru 33.405, pindah TPS 25.135, perbaikan data pemilih 5.341, perbaikan jenis kelamin 17. Setelah dilakukan pencermatan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berjumlah 363.595 orang yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020. Foto terkait : 

MANGUPURA. Dalam rangka memperkuat payung hukum pemilihan yang ada di Gumi Keris, KPU Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Pokja Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) pada Jumat, (28/08/2020). Acara dibuka oleh Anggota KPU Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra selaku ketua pokja, bertempat di Rumah Pintar Pemilu. Dalam pembukanya Gung Yusa menekankan, dalam pemilihan di tengah pandemi Covid-19 hukum tidak boleh pudar. Oleh karenanya ia berpesan agar rapat pokja ini bisa membuat payung hukum yang kuat dalam mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung mendatang. Selanjutnya Anggota KPU Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq, menyampaikan ada perubahan terkait masa pokja penyusunan produk-produk hukum yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan. Hal ini berdasar telah keluarnya SK KPU RI No 388 Tahun 2020. “Harapan kita supaya dalam pokja ini benar-benar maksimal, yang pada prinsipnya Divisi Hukum ini merupakan jendela informasi. Dari aspek SDM juga bisa menjadi tolak ukurnya bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh KPU,” terang laki-laki yang pernah menjadi advokat ini. Ditambahkan, pihaknya juga merencanakan akan memberikan informasi lebih dini khususnya yang ada di KPU Badung terkait masalah keputusan KPU No 323 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. “Sehingga nanti kita akan rangkum dan memberikan informasi lebih awal dalam rangka menetapkan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Badung yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” ujar Nur Sodiq. Sementara itu, penanggung jawab dalam pokja Anggota KPU Badung Divisi Teknis Penyelenggaraan Ni Luh Nesia Padma Gandi mengatakan apa yang sudah disiapkan, dikerjakan dan yang akan dikerjakan dibuatkan list per bulannya. “Ini akan menjadi output dari pelaksanaan pokja penyusunan produk hukum,” kata Nesia Gandi. Lebih jauh ia juga menerangkan, nanti ke depan apabila ada kendala-kendala mohon dikoordinasikan segera sehingga bisa mencari solusinya secara bersama-sama dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas. Antisipasi hal-hal yang perlu dibuat selama tahapan juga dibahas dalam pertemuan ini. Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menerangkan semua tahapan dari menetapkan NPHD sampai proses pelantikan harus dicermati. “Masa kerja pokja bertambah sampai enam bulan tentu sudah dipastikan juga kepada proses tahapan sengketa yang harus disiapkan,” bebernya. Orang nomor satu di KPU Badung ini juga berharap jangan sampai secara pelaksanaan aman, tetapi secara administrasi bermasalah. “Faktor eksternal disini dari bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Badung, bisa diberikan gambaran umum cek list penyusunan hukum yang dibuat oleh KPU sehingga kedepan saling mengingatkan,” tambah pria yang akrab dipanggil Kayun Semara itu. Pada sisi lain A.A. Ayu Laksmi Dewi selaku Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung mengungkapkan dari semua tahapan pihaknya perlu mengingatkan satu hal yakni saling koordinasi dalam semua penyusunan produk hukum yang dibuat. “Mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, dimana pun kebijakan dari pusat kita sebagai eksekutor pasti menindaklanjutinya,” imbuhnya. Lebih jauh ia meyakini bagaimana pun produk hukum yang dibuat oleh KPU dan Pemda pasti tidak jauh berbeda, hanya dasar pembuatannya saja yang membedakan. Foto terkait :

MANGUPURA. Diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Badung, Anggota Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, SekretarisKPU Kabupaten Badung, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Kasubbag Hukum, serta Pejabat Pembuat Komitmen waktu pengadaan tersebut, di Ruang Rumah Pintar Pemilu, Senin (24/08/2020). Gede Supartha Ketua Tim Reviu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Daerah, Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menyampaikan maksud dan tujuannya adalah terkait pendampingan pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Gede Supartha juga menyampaikan landasan pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, sebagaimana petunjuk internal di KPU untuk melakukan reviu proses pengadaan dimasa Pandemi Covid-19, sejak perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima hingga pembayaran. Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menyambut baik kegiatan reviu, agar apa yang ingin dicapai adalah sukses penyelenggaraan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, dan juga sukses administrasi dan pertanggungjawabannya. Sekretaris KPU Kabupaten Badung, I Gusti Nyoman Wiraguna, turut menyampaikan bahwa sebelum APIP Inspektorat Kabupaten Badung, telah dilakukan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk kegiatan pengadaan ini. Foto terkait:

MANGUPURA. Demi menjaga dan melindungi hak pilih masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2020, KPU Badung bersinergi dengan Disdukcapil untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas. Seperti kegiatan monitoring perekaman KTP-Elektronik yang dilakukan oleh Anggota KPU Badung Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra pada Selasa, (18/08/2020). Gung Yusa menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini sebagai kewajiban pihak penyelenggara dalam rangka melindungi hak pilih masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. “KTP-Elektronik merupakan salah satu syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada 9 Desember 2020. Oleh karena itu, kami berkomitmen mengawal perekaman KTP-Elektronik dengan sebaik-baiknya sehingga hak pilih warga tidak hilang,” terangnya disela-sela melakukan monitoring di Desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal. Dalam melakukan monitoring tersebut, terungkap beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Seperti warga yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik, tetapi belum mengambil cetakan KTP-Elektronik. Apabila dibiarkan terus menerus seperti itu, pihaknya memiliki kekhawatiran dokumen tersebut akan hilang karena tidak ada yang mengambil. “Kami mohon dukungan dari seluruh stake holder terkait, mari bersama-sama menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020,” tambahnya. Dari hasil monitoring diketahui warga yang hadir melakukan perekaman di Kantor Desa Mekar Bhuwana berjumlah 37 orang. Turut mendampingi dalam kegiatan Perbekel Desa Mekar Bhuwana, Ketua PPS Desa Mekar Bhuwana, dan Disdukcapil Kabupaten Badung. Foto terkait :  

MANGUPURA.  Menjelang berakhirnya proses coklit yang jatuh pada 13 Agustus 2020, KPU Badung menggelar rapat evaluasi menggunakan Zoom Meeting terkait Penyusunan DPHP pada Selasa, (12/08/2020). Bertempat di Rumah Pintar Pemilu Anggota KPU Kabupaten Badung I GKG Yusa Arsana Putra didampingi Kepala Sub.Bagian Program Ida Bagus Gde Mariawan dan Staff menyampaikan progres coklit yang telah dilaksanakan PPDP. Yusa Arsana menjelaskan kegiatan ini untuk memastikan hasil coklit dan pelaporannya, mengingat kegiatan pencocokan dan penelitian akan berakhir 13 Agustus 2020. Jika ada permasalahan sesegera mungkin dapat mencari solusinya bersama, terutama untuk pelaporan yang sudah mencapai 85% dan masih kurang 15%. “Diharapkan agar PPDP maupun PPS segera menyelesaikan tugasnya dan menginput hasil kerja agar data coklit Kabupaten Badung 100%,” terang pria yang akrab disapa Gung Yusa ini. Kata dia, di Desa Tuban lah yang memiliki kesulitan dalam melakukan coklit, yang dikarenakan faktor di lapangan sangat dinamis. “Ketika coklit berakhir besok, dimohonkan adanya koordinasi dengan Kaling, Kelian Desa/Lurah di masing-masing tempat, agar ada bukti bahwa PPDP sudah menjalankan tugasnya. Setelah itu, membuat surat pernyataan dari Kelian Desa/Lurah untuk mengantisipasi jika terjadi keliruan/kesalahan pada saat pencoklitan,” tambahnya. Sementara itu, Staff Perencanaan Program dan Data Alit Mardangga mengatakan saat ini sudah ada data masuk untuk model A.B-KWK dari 17 Desa. Diharapkan untuk PPS yang sudah selesai melakukan rekap agar segera mengirimkan datanya. “Pada laporan yang sudah masuk ada ditemukannya data lolos dari beberapa Desa, jadi ditemukan data ganda dan kesalahan pada saat pengetikan NIK dan NKK,” imbuhnya. Alit menambahkan, jika memang ada data ganda bisa di cek kembali dilihat dari NIK, nama, tempat dan tanggal lahirnya. Pastikan juga pada pengetikan nama jangan disingkat disesuaikan dengan KTP-el. “Pada sheet A.B-KWK jangan ada yang dihapus datanya yang ada perubahan karena akan berpengaruh pada keseimbangan data nantinya,” jelasnya. Pada sisi lain, PPK dan PPS beserta jajaran sangat optimis kegiatan proses coklit dapat terlaksana dengan baik pada detik-detik terakhir. Oleh karenanya, dibutuhkan koordinasi dan kerja keras demi menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020. Foto terkait :

MANGUPURA. Demi kelancaran dalam kaitan pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU Kabupaten Badung melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait. Seperti pertemuan yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung pada Rabu, (12/08/2020) bertempat di Ruang Pertemuan Lt II. Hadir dari KPU Badung Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Ni Luh Nesia Padma Gandi dan Sekretaris KPU Badung I Gusti Nyoman Wiraguna yang disambut langsung oleh Kepala Dinkes Badung dr. Nyoman Gunarta. Ni Luh Nesia Padma Gandi menjelaskan tujuan kedatangan untuk melakukan koordinasi terkait dengan tahap pencalonan dan fasilitas kesehatan pasangan calon. “Kami mohon kerjasamanya dalam hal ini Dinkes Badung agar turut mengawal tahapan pencalonan yang akan digelar nanti,” terang Nesia Gandi. Perempuan yang sudah menjabat dua kali periode sebagai Anggota KPU Badung itu juga menambahkan agar pihak Dinkes memberikan nama yang nantinya akan diikutsertakan dalam kelompok kerja (pokja) pencalonan dan pemeriksaan kesehatan. “Anggota pokja adalah perpanjangan tangan dari intansi yang kami ajak kerja sama. Selanjutnya mengenai proses fasilitas test kesehatan, pihaknya sudah surati IDI untuk mohon petunjuk RS Tipe A,” ujarnya. Sementara itu, Gunarta mengungkapkan sudah menyiapkan surat balasan untuk fasilitas tes kesehatan. “Mengacu pada peraturan KPU, rekomendasi RS Tipe A adalah RSUP Sanglah,” jelasnya. Walaupun demikian pihaknya dan IDI Badung berkomitmen akan mengawal dari awal sampai akhir dalam tahapan pencalonan itu, terkhusus lagi memberikan pendampingan fasilitas test kesehatan. Foto terkait :