Berita Terkini

Mangupura, - Sharing Pembentukan Dapil Pemilu 2024 sebagai bentuk persiapan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang diawali dengan tahapan penentuan Dapil dan Alokasi Kursi, diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali melalui media daring, Selasa, (07/09/2021).    Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam pengantarnya meminta agar KPU Kabupaten/Kota bersabar dalam tahap pembentukan Dapil ini, sambil menunggu hasil koordinasi dan aturan terbaru, serta agar benar-benar mengikuti petunjuk teknis penyusunan Dapil dengan sebaik-baiknya, tetap pada koridor ketentuan dan aturan main.    "Prinsip kita membuat irisan dan gabungan yang tepat agar sekali lagi tidak ada aspirasi masyarakat yang terbuang, yang mana pembentukan Dapil ini merupakan proses sakral untuk pemilu yang bermartabat dengan penyelenggara yang berintegritas," kata Lidartawan.    Senada dengan Ketua, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini meminta agar KPU Kabupaten/Kota mengaktifkan diskusi agar hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat penyusunan dapil agar tidak keluar dari ketentuan juknis dan peraturan.    Dalam sharing yang diikuti seluruh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Bali, dan beberapa intansi luar penyelenggara yakni Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar dan Kesbangpol Kpta Denpasar, ditapuk sebagai pemateri Anggota KPU Kota Denpasar I Made Windia, memaparkan juknis penyusunan Dapil berdasarkan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017, sedangkan moderator oleh Anggota KPU Buleleng, I Gede Sutrawan. Foto Terkait :  

Mangupura, - Sebagai salah satu langkah untuk menambah wawasan serta penguatan pemahaman terhadap sidang adjudikasi pemilu, KPU Kabupaten Badung diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq, bersama Kepala Sub Bagian Hukum, Ni Made Irawati mengikuti Rapat Koordinasi dengan tema Putusan Sidang Adjudikasi Pemilu, Jumat (3/9/2021). Rapat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali secara daring dibuka  olehKetua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya Agung Lidartawan menyampaikan bahwa putusan DKPP nomor : 125-PKE-DKPP/IV/2021 menjadi pelajaran untuk penyelenggara agar lebih berhati-hati dalam setiap tahapan. Anggota KPU Provinsi Bali divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula sebagai narasumber pada rakor kali ini menyampaikan garis besar pokok permohonan pemohon dalam Hasil Putusan Bawaslu No. 022/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 ada 4 hal yakni : Perbaikan bakal calon 100% di masing dapil, di TMS Sahal Tastari, Silon dan Pindah Dapil. dari materi yang disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka oleh seluruh anggota KPU Kabupaten /Kota se Bali yang hadir dan ditutup kembali oleh Ketua KPU Provinsi Bali.   Foto Terkait :  

Mangupura, -  KPU Kabupaten Badung mengikuti Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Seri 1 dengan tema "Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi" yang diselenggarakan oleh KPU RI, Jumat (03/09/2021) secara daring. Hadir dalam webinar Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas se Indonesia.   Setelah diresmikan dengan soft launching, webinar berseri ini disiapkan sebagai rangkaian awal dari 7 seri, yang berakhir pada bulan September 2021 ini.   Melalui laporannya, Kepala Biro Sosdiklih Parmas, acara ini diharapkan dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan program DP3, pengantar awal bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menjadikan tambahan pengetahuan guna memperkaya sight of view terkait tema demokrasi, pemilu dan partisipasi dalam modul program DP3.   Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam sambutannya, kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, program DP3 ini diharapkan berkesinambungan, tetap berjalan, meskipun tugas pendidikan pemilu dan pemilihan tidak hanya tugas KPU, menjadi tugas para pihak yang terlibat langsung dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia.   "KPU ingin menciptakan partisipasi pemilih yang besar, namun juga disertai dengan partisipasi pemilih yang rasional, pemilih yang memilih karena visi dan misi, pemilih yang memilih karena track record pasangan calon dan partai politik, pemilih yang memilih karena sadar bahwa pilihannya akan menentukan masa depannya kedepan selama lima tahun," Kata Ilham.   KPU RI menghadirkan 2 orang narasumber dalam acara ini yakni Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Dr. Harijono M.Pd. dengan materi implementasi demokrasi Pancasila, konteks masyarakat desa di era digital. Satu Lagi narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Muhadam Labolo, M.Si. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilu dan pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia, dengan pemandu acara Anisha Dasuki dari iNews TV.   Foto Terkait:  

Mangupura, - KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kegiatan Diskusi Kepemiluan Senang Berpemilu, turut serta mengamit Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Badung, Ni Luh Nesia Padma Gandi sebagai narasumber, dalam kegiatan yang berlangsung daring, Kamis (02/09/2021). Dibuka oleh Komisioner KPU RI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Evi Novida Ginting Manik, menyambut baik bentuk kegiatan diskusi seperti ini untuk semakin sering bertemu dan berdiskusi antar sesama penyelenggara, guna mereview aturan-aturan yang telah ada sebelumnya dengan intens, memperhatikan tahapan-tahapan yang berpotensi menjadi persoalan seperti pencalonan, sebagai upaya untuk mencegah agar pemasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali.  Bersama narasumber dari KPU Kabupaten Bombana, Kasjumriati Kadir dengan tema Pencalonan Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Nesia Gandi dengan tema Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dalam pemaparannya Nesia Gandi membagikan pengalaman dalam pengelolaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Badung, seperti mengupayakan adanya simulasi-simulasi untuk tahapan pencalonan seperti saat penerimaan pendaftaran baik dari calon perseorangan maupun dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Disamping itu perlu dengan mengoptimalkan peran helpdesk setiap tahapan yang memerlukan helpdesk, serta pelibatan instansi terkait dalam Kelompok Kerja untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta berbagi cerita pengalaman sebagai sesama penyelenggara di daerah mengenai potensi kerawanan dan langkah antisipasinya, agar satu sama lain antara sesama peserta diskusi memiliki informasi dan pengalaman dari daerah lain.   Foto Terkait :       

Mangupura, - Untuk memastikan rencana kebutuhan barang milik negara tahun 2023 telah diusulkan oleh seluruh satker KPU se-Indonesia, KPU RI mengadakan sosialisasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun anggaran 2023 secara daring (Selasa, 31/08/2021). Daring dihadiri pimpinan satker di lingkungan KPU se-Indonesia, didampingi oleh operator.   Dalam sosialisasi, disampaikan pentingnya usulan yang disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap. Di antaranya jumlah pegawai, data koefisien bangunan, sampai dengan kendaraan dinas. Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran yang akan diajukan tahun 2022 untuk APBN 2023, telah sesuai dengan mekanisme yang ada.   Usai sosialisasi, acara dillanjutkan dengan diskusi terkait penataan dan pengelolaan BMN, terutama berkaitan dengan rencana usulan anggaran di tahun 2023. Salah satunya terkait pemeliharaan gedung kantor, yang perlu mendapat perhatian serius jelang pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang.   Foto Terkait :

Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 tanggal 21 April 2021, perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bulan Agustus Tahun 2021 pada hari Jumat (27/8) secara daring, dengan mengundang KPU Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Badung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Polres Badung, Polresta Denpasar, Dandim 1611/Badung, Kepala Lapas Klas IIA Kerobokan, Kepala Lapas Perempuan Klas IIA Denpasar, serta Partai Politik di Kabupaten Badung. Dalam rapat ini, terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 340 pemilih yang berasal dari pemilih pemula. Selain penambahan jumlah pemilih, terdapat pula pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal dunia sebanyak 2 pemilih. Adanya perubahan data pemilih ini menyebabkan jumlah total pemilih pada PDPB Bulan Agustus Tahun 2021 menjadi 363.262 pemilih, dari sebelumnya sebanyak 362.924 pemilih pada penetapan PDPB Bulan Juli Tahun 2021. Berikut kami sertakan lampiran rekapitulasi dan daftar pemilih perubahan bulan Agustus Tahun 2021: Siaran Pers Model A-DPB dan A.1-DPB Agustus 2021