Berita Terkini

#Teman Pemilih – Dalam rangka penguatan integritas dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung melaksanakan rapat koordinasi penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, whistle blowing system dan pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Badung tahun 2025, bertempat di ruang rapat Prayojana (Lantai II KPU Badung), Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Jl. Kebo Iwa No. 39 A Denpasar, Senin (23/06/2025). Hadir dalam acara Ketua KPU Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra beserta seluruh Anggota KPU Badung. Hadir juga Sekretaris KPU Badung, I Wayan Nopi Suryanto bersama Jajaran Sekretariat. Nampak pula Anak Agung Gede Raka Nakula yang merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali sekaligus Anggota KPU Bali. KPU Badung juga menghadirkan Instansi terkait, diantaranya perwakilan Kejaksaan Negeri Badung yang dihadiri I Made Rai Joni Artha. Dari Bawaslu Badung hadir Rachamat Tamara yang merupakan Anggota Bawaslu Badung. Dari pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Badung diwakili  I Made Dibia, sedangkan dari Badan Kesbangpol Badung dihadiri salah satu Kabidnya. “Bagaimana menjadi Penyelenggara yang taat aturan dan melakukan inovasi tetapi tidak keluar dari aturan,” hal itu ditekankan Yusa Arsana Putra. Sedangkan Agung Nakula, sapaan akrabnya mengungkapkan, “Kami dari KPU Bali mengapresiasi kegiatan ini apalagi telah menghadirkan teman -teman dari Kejaksaan, Bawaslu dan inspektorat. Dari awal Kami sudah mengharapkan sukses hasil dan sukses administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Dalam benturan kepentingan inilah yang paling berpotensi terjadinya tindak pidana, baik itu korupsi, gratifikasi dan lainnya.” Ditambahkannya,“Sistem kolektif kolegial memperkuat KPU karena semua dilakukan berdasarkan rapat pleno, selain itu transfaransi.” “Di Bali tidak ada gugatan, semuanya berjalan baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kami di Kejaksaan di tingkat pusat telah melakukan MOU dengan Sekjen KPU, demikian pula di tingkat daerah Kami juga bekerjasama dengan Bawaslu menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan,” ucap Joni. Disampaikannya pula bentuk  gratifikasi bisa dalam bentuk uang dan mengikat yang memberi dan yang menerima, tidak terkecuali para Hakim, Advokat, Pemborong, Perorangan, Pejabat Penyelenggara Negara sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001. Perwakilan Inspektorat, I Made Dibia mengungkapkan terkait gratifikasi memang sangat sulit untuk dihindari,  apalagi menjelang hari raya biasanya pihaknya menerima banyak laporan. Tetapi menurutnya Pemerintah Kabupaten Badung menyelesaikannya dengan menolak gratitifikasi. “Untuk laporan gratifikasi bisa dilakukan melalui online,” pungkasnya.

Badung, Selasa, 17 Juni 2025 – Halo #TemanPemilih! Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung melaksanakan rapat internal yang secara khusus membahas penerapan manajemen risiko di lingkungan kerja, dengan fokus pada masing-masing sub bagian yang ada di KPU. Adapun empat sub bagian yang terdapat di KPU Kabupaten Badung, masing-masing sub bagian memiliki peran yang berbeda, sehingga potensi risiko yang dihadapi pun bervariasi. Risiko tersebut bisa muncul sebelum, selama, maupun setelah tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung. Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Badung, mulai dari Ketua, para Anggota, hingga seluruh staf sekretariat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Badung, Bapak I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H. Melalui rapat ini, KPU Kabupaten Badung berupaya mengidentifikasi secara menyeluruh berbagai potensi risiko, sekaligus menyusun strategi mitigasi yang tepat dan terukur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem tata kelola organisasi serta menjaga kelancaran dan integritas seluruh proses tahapan pemilu. Rapat ini menjadi bentuk nyata komitmen KPU Badung dalam menciptakan sistem kerja yang profesional, adaptif, dan tanggap terhadap berbagai tantangan, demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya.

#TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KPU se-Provinsi Bali, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Nayakottama, Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Kantor KPU Badung. (5/6)   Ketua KPU Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra bersama Anggota KPU Badung yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Agung Rio Swandisara turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen KPU Badung dalam memperkuat fungsi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan kehumasan.   Rapat evaluasi ini sebagai narasumber dari KPU Provinsi Bali, yakni Anggota sekaligus Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Bali, I Gede John Darmawan. Dalam paparannya, John Darmawan menyampaikan pentingnya peran strategis PPID dan BAKOHUMAS dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat citra positif kelembagaan KPU di tengah masyarakat.   Anggota KPU Badung Agung Rio Swandisara mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada KPU Badung sebagai tuan rumah kegiatan ini. “Rapat evaluasi ini sangat penting sebagai momentum refleksi dan penguatan strategi kehumasan serta pelayanan informasi publik. Kami di KPU Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi yang akuntabel dan responsif,” ujar Agung Rio.   Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan PPID dan pengelola kehumasan dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Selain sebagai forum evaluasi, rapat ini juga menjadi wadah untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik dan pengelolaan informasi di tahun-tahun non-tahapan Pemilu.    @kpu_ri @kpu_bali #KPUMelayani #KPUBadung #HumasKPUBadung #Badung #Bali

#TemanPemilih, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyambut hangat para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan se-Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali. (5/6)   Kegiatan yang diikuti oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Admin, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi dan konsistensi pemutakhiran data pemilih di seluruh wilayah Bali.   Dalam sambutannya, IGKG Yusa Arsana Putra mengucapkan selamat datang di KPU Kabupaten Badung kepada seluruh pesert Rakord PDPB serta mengingatkan pentingnya koordinasi berkelanjutan antar-lembaga KPU di berbagai tingkatan untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih. “Data pemilih adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen kita bersama,” ujarnya.   Rakor secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan data pemilih, terlebih pada tahun-tahun non-tahapan yang menjadi momentum penguatan sistem.   Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Anggota KPU Provinsi Bali yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Dharmasanjaya. Ia memberikan paparan mendalam mengenai kebijakan terbaru terkait pemutakhiran data pemilih, serta teknis pelaksanaan pemadanan data menggunakan sistem informasi yang telah disiapkan oleh KPU RI.   Rakor ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja pengelola data pemilih di setiap KPU Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi media konsolidasi untuk menghadapi agenda kepemiluan yang akan datang.   @kpu_ri @kpu_bali #KPUMelayani #KPUBadung #HumasKPUBadung #Badung #Bali

#TemanPemilih - Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, KPU Badung menggelar kegiatan touring demokrasi yang menyatukan semangat kebangsaan dan edukasi kepemiluan. Kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran program pendidikan pemilih terbaru: “Democracy Trip & Talk”, sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat menjelajahi ruang-ruang demokrasi secara langsung dan berdialog secara aktif. Melalui program ini, kami ingin mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada pemilih Badung dengan cara yang menyenangkan, inklusif, dan inspiratif. Bangkit Bersama, Sadar Demokrasi, Aktif Memilih!

#TemanPemilih – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung terus memperkuat upaya peningkatan literasi pemilu bagi pemilih pemula melalui kerja sama dengan institusi pendidikan. Terbaru, KPU Badung menjalin kesepakatan dengan SMAN 1 Mengwi untuk menggelar kegiatan Pendidikan Pemilih dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun 2025. (7/5) Kehadiran KPU Badung diterima langsung oleh Ni Made Sariasih, S.Pd., M.Pd., Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMAN 1 Mengwi. Sementara dari KPU Badung hadir Agung Rio Swandisara, Anggota KPU Badung yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Agung Rio Swandisara menyampaikan bahwa pendidikan pemilih menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran berdemokrasi sejak dini, khususnya di kalangan pelajar yang sebentar lagi akan memasuki usia pemilih. “Kami mengajak SMAN 1 Mengwi berkolaborasi sebagai bagian dari komitmen KPU Badung untuk terus mendekatkan pendidikan pemilu kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa dapat lebih memahami pentingnya hak pilih dan peran aktif dalam demokrasi,” ujarnya. Ni Made Sariasih juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KPU Badung dan menyatakan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan semangat sekolah dalam membentuk generasi yang kritis dan bertanggung jawab. “SPMB bukan hanya soal masuk ke jenjang SMA, tetapi juga momen transisi penting bagi siswa menuju kedewasaan, termasuk menjadi warga negara yang melek demokrasi,” ujarnya. Kegiatan Pendidikan Pemilih ini direncanakan akan dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan SPMB 2025, menyasar siswa kelas X sebagai peserta utama. Materi yang disampaikan akan meliputi pentingnya partisipasi dalam pemilu, proses pemungutan suara, serta nilai-nilai dasar demokrasi.