Berita Terkini

Mangupura- Memasuki tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan untuk Pemilu 2019, KPU Kabupaten Badung memetakan 1363 TPS. Hal tersebut tertuang dalam berita acara penetapan daftar pemilih hasil perbaikan se-Kabupaten Badung pada Minggu (22/7/2018) di Mangupura. Penetapan terhadap daftar pemilih hasil perbaikan dilakukan setelah melalui tahap rekapitulasi dari tingkat desa oleh PPS. Dalam pemaparannya, Anggota KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan terdapat lebih dari 1500 pemilih dari hasil rekapitulasi tersebut. Rekapitulasi DPS HP di antaranya diperoleh dari penambahan jumlah pemilih baru, mutasi pemilih, serta pemilih meninggal dunia atau pindah alamat. Hasilnya, pemilih dengan total lebih dari 365.127, tersebar pada 1363 TPS di Kabupaten Badung. “Jumlah TPS bertambah di Desa Plaga sebanyak 3 TPS, sehingga dari 1360 pada penetapan DPS, menjadi 1363 TPS” jelas Semara Cipta. Penambahan ini salah satunya untuk menyesuaikan dengan komposisi penduduk dan kondisi wilayah. Diharapkan, lokasi TPS nantinya yang berdekatan dengan domisili pemilih dapat meningkatkan partisipasi pada Pemilu 2019. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula mengharapkan partisipasi, khususnya terhadap parpol yang hadir, untuk dapat melakukan pemantauan atas DPS hasil perbaikan ini. “Partai politik dapat mengecek langsung apakah pendukungnya telah terdaftar sebagai pemilih atau belum” harap Raka Nakula. Terkait hal tersebut, jika terdapat perbaikan atas DPS HP ini, dapat dilaporkan kepada PPS di wilayahnya, atau langsung ke KPU Kabupaten Badung. Diharapkan, proses ini dapat membantu penyusunan data yang akuntabel dan transparan, sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pertengahan Agustus 2018.

Memasuki tahapan verifikasi administrasi KPU Kabupaten Badung sekaligus melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon berkenaan dengan keabsahan ijazah. Salah satunya surat keterangan telah mengikuti pendidikan sarjana yang dilampirkan oleh bakal calon. Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan terkait dengan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. Berkenaan dengan syarat pendidikan minimal adalah SMA, jika mencantumkan gelar harus mencantumkan ijasah pendidikan terakhir. “Saat ini kami melakukan klarifikasi untuk syarat salah satu calon mengenai surat keterangan telah mengikuti pendidikan sarjana apakah dapat disamakan sebagai surat keterangan lulus” jelasnya saat melakukan klarifikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana Tabanan, Kamis (19/07/2018). Diterima oleh Ketua STISIP Margarana Tabanan Drs. I Nyoman Satiana, M.Si. didampingi Wakil Ketua I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, SH. MH menyatakan bahwa sesuai dengan aturan akademik jika setiap mahasiswa telah menyelesaikan 150 SKS mata kuliah maka boleh menggunakan gelar namun belum sah. Pihak kampus memberikan klarifikasi bahwa keabsahan pencantuman gelar jika mahasiswa telah mengikuti yudisium dan wisuda, serta dokumen kelulusan harus menunggu verifikasi dari DIKTI. Surat Keterangan itu hanya dapat digunakan untuk keperluan dirinya sendiri tetapi tidak bisa digunakan untuk melengkapi persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Turut serta dalam kegiatan klarifikasi Ketua Panwaslu Kabupaten Badung sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019.

Mangupura- Sesuai tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Badung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Badung telah menutup penerimaan pada 17 Juli 2018 tepat pukul 24.00 WITA. Hingga penutupan, sebanyak 12 partai politik telah mengajukan pendaftaran di Kabupaten Badung. Pada Pemilu 2019 mendatang, terdapat enam daerah pemilihan untuk memperebutkan 40 kursi di DPRD Kabupaten Badung. Masing-masing partai dapat mengajukan bakal calon sebanyak 40 orang, sebagai batas maksimal dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dengan tata urutan no calon yang telah ditetapkan. Kedua belas partai yang telah diterima pendaftarannya tersebut, yaitu Partai Demokrat, PSI, Partai Hanura, Partai Nasdem dan PDI-P hingga H-1 pendaftaran. Bertepatan dengan hari penutupan, KPU Kabupaten Badung menerima pendaftaran dari Partai Perindo, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Berkarya. Dengan demikian, terdapat 4 partai politik yang tidak mengajukan pendaftaran, yaitu Partai Garuda, PKPI, PBB dan PAN. Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Badung meliputi verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan oleh partai politik. Diawali dengan verifikasi atas berkas pencalonan oleh partai politik sehingga dinyatakan sah dan diterima, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi atas berkas bakal calon anggota DPRD. Jika terdapat berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Badung yang tidak lengkap dan tidak sah, partai politik dapat melakukan perbaikan kelengkapan berkas pada 22-31 Juli 2018.

Tahapan perhelatan Pemilu 2019 saat ini telah memasuki masa pengajuan dokumen pencalonan dari masing-masing partai sebagai upaya Partai menghadirkan bakal calon yang akan dipilih saat Pemilu tahun 2019 mendatang. Pengajuan bakal calon oleh partai ini sudah dimulai sejak tanggal 4 juli dan berakhir pada 17 juli 2018 pukul 24.00 Wita. Partai Demokrat menjadi partai pertama di Kabupaten Badung yang melakukan pendaftaran, dengan hadir di kantor KPU Kabupaten Badung pukul 14.53 wita dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang terdiri dari persyaratan pendaftaran bakal calon dan syarat bakal calon. Terhadap dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon yang penyerahannya dipimpin langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Badung, I Made Sunarta, dilakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan memang telah memenuhi syarat dan sah. Dengan demikian KPU Kabupaten Badung menerima pendaftaran Partai Demokrat dengan memberikan Tanda Terima yang diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Badung didampingi Komisioner I Wayan Semara Cipta, Ni Luh Nesia Padma Gandi dan I Wayan Artana Dana. Berdasarkan dokumen pengajuan pendaftaran tersebut, tercatat Partai Demokrat mengajukan 100% bakal calon per Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kabupaten Badung sejumlah 40 orang. Untuk berkas persyaratan calon akan dilakukan verifikasi penelitian keabsahannya pada rentang waktu hingga tanggal 18 Juli 2018.

    Dalam rangka pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Badung dalam Pemilu tahun 2019 nanti, KPU Kabupaten Badung mengambil inisiatif melaksanakan simulasi penerimaan pendaftaran bersama tim help desk pencalonan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor KPU Badung, Rabu (11/07/2018)   Berbekal Keputusan KPU RI Nomor 876 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, acara dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Teknis, I Wayan Semara Cipta.   Materi yang diberikan terkait jenis kelengkapan dokumen yang dibawa Parpol saat mendaftar ke KPU Badung yakni Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Syarat Calon.   Untuk keluaran dari hasil penerimaan adalah Tanda Terima untuk pendaftaran yang Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dinyatakan ada dan sah saat pendaftaran, sebaliknya diberikan Berita Acara Pengembalian untuk Syarat Pengajuan Bakal Calon yang dinyatakan tidak ada maupu tidak sah.   Sebagai informasi, sesuai tahapan pencalonan pada pemilu tahun 2019, masa pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPR Kabupaten/Kota dibuka sejak tanggal 4 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2018.   Dengan dilakukannya simulasi ini diharapkan setiap personil yang bertugas mampu mengetahui dan memahami bagaimana alur penerimaan pendaftaran, proses penelitian dokumen yang disyaratkan serta kebutuhan dokumen sebagai bukti penerimaan pendaftaran.   FOTO KEGIATAN

Sebagai bagian akhir dari rangkaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di kabupaten Badung, KPU Badung Gelar Rapat Pleno dengan mengundang kedua saksi pasangan calon beserta instansi terkait lainnya. Rapat Pleno ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula dan selanjutnya  dalam Rapat Pleno Terbuka ini dibacakan hasil rekapitulasi dilakukan oleh PPK dimulai dari urutan wilayah utara ke selatan, yakni Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Proses tahapan demi tahapan yang telah kami lakukan sudah dilakukan sesuai tahapan hingga sampai pada hari ini menginjak pada rekapitulasi tingkat kabupaten secara umum berjalan lancar dan baik. Hasil rekapitulasi tingkat masing-masing kecamatan dituangkan kedalam Formulir Model DB1 untuk kemudian di sahkan dalam rapat pleno. Hasilnya disampaikan kepada masing-masing Saksi Paslon, Panwaslu Kabupaten Badung dan kepada KPU Provinsi Bali. Jalannya rapat pleno cukup lancar meski diwarnai koreksi pada data pemilih laki-laki dan perempuan berdasar DPT yang telah ditetapkan di Kabupaten Badung, dan juga koreksi karena adanya kekeliruan pencatatan penerimaan jumlah surat suara dan surat suara yang tidak digunakan. Perbaikan ini hanya bersifat administrasi saja tanpa mempengaruhi jumlah perolehan suara sah masing-masing paslon. Atas kejadian tersebut KPU Badung telah meminta PPK melakukan perbaikan pada Formulir DA1-KWK dan melakukan pencatatan kejadian khusus pada Formulir Model DB2-KWK oleh KPU Kabupaten Badung. Sebagai acara puncak, Agung Nakula selaku Ketua KPU Badung memandu tim Teknis KPU Badung untuk memasukkan setiap formulir kedalam sampul yang akan dimasukkan ke dalam Kotak Suara. Adapun formulir yang dimasukkan ke dalam Kotak berdasarkan Surat Pengantar DB4-KWK terdiri dari formulir Model DB, DB1, DB2, DB3, DB5, DB6, dan DB7-KWK selanjutnya dikirim saat itu juga ke KPU Provinsi Bali. Dalam hasil rekapitulasi tingkat kabupaten badung tersebut, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 210.175 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 70.290. Angka partisipasi pemilih di kabupaten badung dalam pelaksanaan Pilgub Bali 2018 mencapai 77,77%, berdasarkan perbandingan jumlah pengguna hak pilih 284.091 berbanding jumlah pemilih keseluruhan 365.293.