Berita Terkini

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Badung melaksanakan rangkaian rekrutmen penambahan. anggota PPK dari semua 3 orang menjadi 5 orang.   KPU Kabupaten Badung menetapkan untuk menempuh mekanisme verifikasi terhadap dua orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang tidak terpilih, sebagaimana arahan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1373 tertanggal 5 November 2018 tentang Proses Penambahan Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.   Mengawali tahap rekrutmen tersebut, KPU Kabupaten Badung menetapkan bakal calon yang merupakan pendaftar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang tidak terpilih tersebut, untuk dilanjutkan pada proses verifikasi dan klarifikasi syarat administrasi pada rentang waktu 15 – 18 November 2018.   Kelanjutan dari proses tersebut, KPU Kabupaten Badung kemudian memanggil nama-nama yang ditetapkan menjadi bakal calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019, untuk dilakukan tes wawancara pada tanggal 19 November 2018.   Baru kemudian pada tanggal 20 November 2018, KPU Kabupaten Badung menetapkan hasil evaluasi, verifikasi dan tes wawancara penambahan jumlah Anggota PPK sekaligus menetapkan dan mengumumkan nama-nama tambahan Anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.   “Penting bagi kami menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan maupun Surat Edaran KPU, guna menjamin pelaksanaan tahapan penambahan anggota PPK untuk Pemilu Tahun 2019 ini benar secara aturan dan lengkap administrasinya,” kata Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta saat Rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Badung, Selasa (20/11/2018).   Pasca ditetapkannya nama-nama tambahan Anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, baru aka dilaksanakan pelantikan secara serentak pada tanggal 2 Januari 2019 sebagai pertanda dimulainya masa kerja PPK dari tanggal pelantikan hingga tanggal 16 Juni 2019, namun dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.     FOTO TERKAIT

Menindaklanjuti instruksi dari KPU Provinsi Bali berkenaan dengan pelibatan IAI dalam rangka pendampingan pelayanan dan fasilitasi pelaporan dana kampanye, KPU Kabupaten Badung mengadakan Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye oleh Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali yang dilaksanakan di Warung Mina Dalung, Kamis (15/11/2018).   Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan koordinasi berkenaan dengan teknis pendampingan dari IAI. Pelibatan IAI ini bertujuan untuk mendampingi KPU Badung dalam setiap pelaksanaan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye bagi Operator Parpol.   “Dengan pendampingan dari IAI kami berharap dapat membantu Parpol dalam menyusun dan menyajikan Laporan Dana Kampanye secara terstruktur, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan audit untuk dapat dinyatakan Memenuhi Syarat,” jelas Semara Cipta.   Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, M.Si.,Ak.,CA., Anggota IAI Wilayah Bali yang ditugaskan dalam pendampingan helpdesk KPU Kabupaten Badung menyampaikan perbandingan hasil keluaran dari Aplikasi dengan formulir yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye perlu juga dilengkapi dengan data manual untuk menghasilkan laporan dengan cakupan informasi yang lengkap.   “Aplikasi merupakan alat pembantu, jadi ketika informasi yang dibutuhkan tidak didukung maka lakukan perubahan secara manual sehingga dapat memenuhi informasi yang ditentukan peraturan” jelas Bambang yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana UNUD.   Dalam diskusi muncul beberapa pertanyaan yaitu ketidaksesuaian data dari hasil printout aplikasi karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penilaian dari KAP. Berkenaan dengan hal ini, KPU Badung akan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Bali  dan solusinya akan disampaikan saat dilaksanakan bimtek lanjutan.   Rapat Koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Parpol, Bawaslu Kabupaten Badung dan Tim Kerja KPU Kabupaten Badung.

Mangupura-Hasil pencermatan dan verifikasi data pemilih sebagaimana diatur dalam SE KPU RI nomer 1351 lumayan membuat jajaran KPU Kabupaten Badung hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengatur nafas panjang dalam melakukan validasi data pemilih terlebih dengan ketiadaan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih. Melalui hasil pencermatan dan verifikasi data pemilih ini, kemudian didapatkan hasil adanya penambahan pemilih yang berdampak kepada adanya penambahan TPS di beberapa kecamatan di Badung. Hal ini terungkap dalam hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 yang digelar KPU Kabupaten Badung Selasa (13/11/2018) bertempat di Hotel Nirmala Denpasar.    Penambahan TPS terjadi di Kecamatan Abiansemal, terdapat penambahan TPS lagi 1 buah, kemudian di Kuta bertambah lagi 25 TPS, selanjutnya di Kuta Selatan bertambah lagi 13 TPS. Jadi Total terdapat penambahan 39 TPS yang tersebar se-Kabupaten Badung dengan jumlah pemilih dari 366.131 menjadi 384.798, dimana khusus untuk Kecamatan Mengwi, Petang dan Kuta Utara jumlah TPSnya tidak mengalami perubahan.    Tentunya adanya perubahan jumlah pemilih dan jumlah TPS di Kabupaten Badung sebagai akibat proses upload data kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Jadi sebenarnya data yang akan diplenokan dalam rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 oleh KPU Kabupaten Badung telah melalui proses dan tentu saja mengacu dari hasil sistem Sidalih sebagai dasar rekapan data pemilih Pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang papar I Wayan Semara Cipta selaku Ketua KPU Kabupaten Badung.    Kayun demikian panggilan akrab Ketua KPU Badung menegaskan seandainya pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2), masih terdapat pemilih yang tercecer, maka pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-elektronik ke TPS sesuai alamat yang tertera pada KTPnya, namun memilihnya mulai jam 12.00 waktu hingga pukul 13.00 waktu setempat.    Dalam lampiran Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 oleh KPU Kabupaten Badung nomor 1338 terungkap terdapat penambahan pemilih baru sejumlah 19.945 pemilih, kemudian pemilih yang dihapus karena sudah tidak memenuhi syarat akibat meninggal, pindah domisili atau menjadi TNI/Polri dan lainnya terdapat sejumlah 1.278. Selanjutnya ada juga beberapa pemilih yang diperbaiki elemen datanya seperti perbaikan NIK, Nama, Status dan Pindah domisili sejumlah 2.147 pemilih, pungkas Kayun Semara.

  Mangupura-Setelah melalui dinamika panjang berkaitan dengan pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019, akhirnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar Rapat Pleno Terbuka DPTHP-1 Perbaikan pada Senin, 12 November 2018 bertempat di Kantor Camat masing-masing. Seperti diketahui sebelumnya, dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomer 1351 perihal penyelesaian tindak lanjut data 31 juta pemilih se-Indonesia  pemutakhiran pemilih berlangsung alot. Masih banyaknya masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan diindikasikan belum masuk dalam daftar pemilih Pemilu 2019 membuat jajaran KPU Badung bekerja keras melakukan validasi data.    Seperti dituturkan oleh I Wayan Semara Cipta selaku Ketua KPU Badung, pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Badung tanggal 13 September 2018, ternyata masih ada data tambahan pemilih yang turun. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya se-Indonesia mencapai 31 juta  pemilih dan di Badung data yang diterima sejumlah 42.562 pemilih. Selanjutnya data ini dilakukan verifikasi dan pencermatan berupa penyandingan dengan data yang telah berproses dari DPT Pemilihan Gubernur Bali 2018 dan DPT Pemilu 2019. Selain itu juga dilakukan verifikasi dengan meminta bantuan kepada Disdukcapil Kabupaten Badung untuk memastikan data yang diberikan oleh KPU RI ini benar-benar sudah terekam KTP-elektronik. Dan terakhir data yang diturunkan oleh KPU RI ini selanjutnya diturunkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/ Kelurahan guna benar-benar memastikan bahwa datanya memang ada.    Hasil pencermatan dan verifikasi sebagaimana diatur dalam SE KPU RI nomer 1351 lumayan membuat jajaran PPS mengatur nafas panjang dalam melakukan validasi data pemilih terlebih ketiadaan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih. Bersyukur dengan semboyan Bekerja Bergembira yang selalu digaungkan oleh Ketua KPU Badung yang akrab dipanggil Kayun Semara ini, jajaran PPS masih semangat mencermati data pemilih. Tidak tanggung-tanggung dalam mengapresiasi kinerja PPS, Kayun bersama dengan jajaran Komisioner KPU Badung senantiasa selalu berusaha mendampingi saat PPS melakukan verifikasi ke lapangan dengan langsung mendatangi rumah warga.    Melalui hasil pencermatan dan verifikasi ini, kemudian didapatkan hasil adanya penambahan pemilih yang berdampak kepada adanya penambahan TPS di beberapa kecamatan di Badung. Hal ini terungkap dalam hasil rapat Pleno Terbuka penetapan hasil DPTHP-1 perbaikan di Kecamatan Abiansemal terdapat penambahan TPS lagi 1 buah, kemudian di Kuta bertambah lagi 25 TPS, selanjutnya di Kuta Selatan bertambah lagi 13 TPS. Jadi Total terdapat penambahan 39 TPS yang tersebar se-Kabupaten Badung dengan jumlah pemilih dari 366.131 menjadi 384.798, dimana khusus untuk Kecamatan Mengwi, Petang dan Kuta Utara jumlah TPSnya tidak mengalami perubahan.    Tentunya perubahan jumlah pemilih dan jumlah TPS inilah yang akan menjadi bahan Pleno KPU Badung besok, Selasa 13 November 2018. Semoga saja tidak ada perubahan, karena Pleno di tingkat Kecamatan telah dilakukan dengan menggunakan data hasil upload kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Jadi sebenarnya data yang akan diplenokan besok telah melalui proses dan tentu saja mengacu dari hasil sistem Sidalih sebagai dasar rekapan data pemilih Pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang. Kayun menegaskan seandainya pasca penetapan Daftar Pemilih Tetal Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) nanti masih terdapat pemilih yang tercecer, maka pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-elektronik ke TPS sesuai alamat yang tertera pada KTPnya, namun memilihnya mulai jam 12.00 waktu hingga pukul 13.00 waktu setempat.

    Mangupura-Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP-2), KPU Kabupaten Badung bersama partai politik dan Bawaslu Kabupaten Badung melakukan sinkronisasi data. Sesuai tahapan pemutakhiran data pemilih, maka hasil pencermatan bersama ini akan ditetapkan menjadi DPTHP-2 secara berjenjang  dari tingkat PPS sampai KPU Kabupaten Badung pada 9 hingga 13 November 2018.    Rapat sinkronisasi data yang berlangsung di Hotel Nirmala (9/11/2018), diawali dengan pemaparan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra. ”Proses ini merupakan hasil pemutakhiran dari DPS hingga DPTHP-1, termasuk GMHP dan Coklit Terbatas” demikian disampaikan Gung Yusa Arsana.   Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menegaskan proses yang telah dilaksanakan jajaran penyelenggara di Kabupaten Badung. “Semua proses pencermatan dalam rangka penyempurnaan Data Pemilih telah dijalankan mulai dilakukannya Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang digelar dari tanggal 1-28 Oktober 2018. Rapat koordinasi sinkronisasi data pemilih ini merupakan bentuk keterbukaan KPU Badung dalam menerima masukan berupa hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan tanggal 13 September silam. Proses sinkronisasi yang digelar KPU Badung ini melibatkan Partai Politik, Disdukcapil Badung dan Bawaslu Kabupaten Badung atas pencermatan Daftar Pemilih yang telah diberikan beberapa lalu...” tegas Semara Cipta.   Dari hasil pencermatan terhadap DPTHP-1, terdapat penambahan TPS di empat kecamatan di Kabupaten Badung. Hingga rapat sinkronisasi ini dilakukan, terdata 42 TPS tambahan yang tersebar di Kecamatan Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. Penambahan ini seiring dengan pertambahan jumlah pemilih di Kabupaten Badung dari 366.131 menjadi 384.751. Proses penetapan secara berjenjang hingga pleno di tingkat KPU Kabupaten Badung pada 13 November 2018, masih membuka peluang adanya penambahan TPS.   Terhadap hasil pencermatan dan sinkronisasi data ini, Bawaslu Kabupaten Badung memberikan apresiasi. Hal ini salah satunya karena proses yang rumit, hingga data yang diturunkan juga berjumlah puluhan ribu. Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil sinkronisasi DPTHP-1 dengan partai politik dan Bawaslu Kabupaten Badung.

    Proses pengadaan Alat Peraga Kampanye Fasiltasi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah memaski tahapan persetujuan dummy (cetakan asli yang dikecilkan) oleh tim kampanye maupun penghubung peserta Pemilu Tahun 2019.   Acara persetujuan ini mengundang tim kampanye peserta pemilu beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Madya Goshana Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (8/11/2018)   Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta menegaskan pentingnya pelaksanaan acara ini agar menjadi sesuai antara desain yang dibuat dengan hasil cetakan sebelum diproduksi dalam ukuran sebenarnya.   “Silakan dummy tersebut dicermati dan dikoreksi jika ada kekeliruan, atau ditandatangani sebagai bentuk persetujuan telah sesuai dengan desain dan warna, untuk nanti dicetak dalam ukuran sebenarnya,” kata Semara Cipta.   Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, I Wayan Artana Dana memandu jalannya penandatanganan dummy APK, memanggil satu persatu tim kampanye ataupun penghubung peserta pemilu yang hadir, dengan menampilkan desain yang diajukan pada layar.   Atas dasar dibuatnya persetujuan ini, KPU Kabupaten Badung dapat segera mencetak dan mendistribusikan hasilnya kepada peserta pemilu guna memanfaatkan masa kampanye melalui pemasangan APK yang menjadi fasilitasi KPU ini.   Di akhir acara, Ketua KPU Kabupaten Badung menyampaikan penegasan-penegasan terkait pemasangan APK yang dapat dibuat sendiri oleh peserta pemilu. Penambahan APK per desa/kelurahan dibatasi untuk Baliho paling banyak 5, Spanduk paling banyak 5, dan khusus videotron paling banyak 2 per kabupaten/kota.   Semara Cipta juga menegaskan untuk penambahan APK wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Badung berkenaan dengan jumlah penambahan, jenis APK yang dibuat dan lokasi pemasangan penambahan APK tersebut, sebelum penambahan APK dipasang.   “Peserta pemilu yang dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, maupun Perseorangan DPD, sehingga kami harap tidak ada lagi kesalahan persepsi bahwa Calon Anggota DPRD atau caleg masing-masing dapat membuat sejumlah penambahan APK,” tegas Semara Cipta.