Berita Terkini

Mangupura- KPU Kabupaten Badung menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Linmas di Desa Sibang Gede, Abiansemal Badung (12/2/2018).  Kegiatan diantaranya dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Pendidikan dan pelatihan Linmas dibuka secara resmi oleh Kasatpol PP Kabupaten Badung, didampingi jajaran Polresta Denpasar dan Polres Badung. Tujuan utama diklat ini adalah peningkatan kualitas SDM Linmas sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik di masyarakat. Hal ini terutama menjelang pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Linmas merupakan garda terdepan dalam mengetahui dan menghadapi masalah yang muncul di masyarakat. Karena itu, diperlukan pembekalan secara berkesinambungan oleh pemerintah, seperti pada pendidikan dan pelatihan kali ini. Pada kegiatan tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana menjadi narasumber dengan materi persiapan pengamanan yang dapat dilakukan oleh Linmas dalam rangka Pilgub Bali 2018. “Linmas mempunyai tugas penting dalam pelaksanaan Pilgub nanti, mulai dari sampainya logistik di desa/kelurahan, pembuatan TPS, sampai pada pelaksanaan di hari H” tutup Artana Dana.

Mangupura- Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat melakukan tugas pencoklitan dengan baik, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Badung melakukan monitoring di beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Badung, Jumat (9/2/2018). Monitoring ini diharapkan dapat membantu PPDP dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses coklit. Di Kecamatan Kuta Utara, monitoring oleh Komisioner KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi menyasar empat desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Kerobokan Kaja, Kerobokan, Kerobokan Kelod dan Desa Canggu. Prioritas monitoring di Kuta Utara adalah PPDP dengan wilayah kerja berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain. Selain itu, PPDP dengan TPS yang memiliki jumlah pemilih maksimal yaitu 800 pemilih/TPS, dan wilayah yang mempunyai permasalahan kependudukan yang tinggi seperti Desa Dalung dan Canggu. Sementara itu, monitoring di Kelurahan Kerobokan Kelod berkaitan dengan adanya Lapas. Monitoring di Kelurahan Kerobokan dan Kerobokan Kaja dengan prioritas sebagai daerah padat penduduk. Selama proses monitoring, kendala yang dihadapi PPDP antara lain adanya pemilih disabilitas yang belum terdata dan pemilih yang pindah tempat memilih. Selain di Kecamatan Kuta Utara, monitoring juga dilakukan pada desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Petang. Diharapkan, PPDP sebagai ujung tombak KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih, dapat menghasilkan data pemilih yang semakin berkualitas, akurat dan mutakhir.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung menggelar Rapat Pleno Terbuka menetapkan hasil verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Sense Sunset Seminya Hotel, Kamis (08/02/2018) Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan, bahwa proses verifikasi partai politik mengalami jalan berliku, yang namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. “Seperti telah diketahui bersama bahwa proses verifikasi partai politik mengalami jalan berliku, sejak diterimanya pendaftaran pada bulan Oktober 2017 lalu hingga penetapan hasilnya dalam rapat pleno terbuka hari ini, dengan kenyataan dapat kita akhiri dan selesaikan dengan baik,” kata Anak Agung Gede Raka Nakula. Ketua KPU Kabupaten Badung menambahkan proses verifikasi dari awal telah dilakukan sesuai dengan koridor perundangan, dan juga dengan pengawasan melekat dari Panwaslu Kabupaten Badung. Sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pelaksanaan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019 di Kabupaten Badung, KPU Kabupaten Badung menyampaikan linimasa pelaksanaan kegiatan tersebut dihadapan peserta rapat yang hadir. “Ini adalah hari puncak segala proses perjalanan SIPOL. Dalam prosesnya telah melalui dinamika yang luar biasa, termasuk menterjemahkan dan melaksanakan berbagai ketentuan terkait verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019 di Kabupaten Badung,” kata Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Teknis Penyelenggaraan, I Wayan Semara Cipta. Namun demikian, Semara Cipta menambahkan, bahwa keseluruhan proses verifikasi parpol telah berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya acara Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula, didampingi seluruh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Badung. Dalam Berita Acara Rapat Pleno tertuang bahwa selama pelaksanaan verifikasi KPU Kabupaten Badung telah memperhatikan kepengurusan parpol, memperhatikan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan parpol, domisili tetap kantor parpol, dan syarat minimal jumlah keanggotaan parpol, dan pada akhirnya menyatakan 15 Parpol di Kabupaten Badung kesemuanya memenuhi syarat. Setelah penandatanganan berita acara tersebut, selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen kepada seluruh perwakilan parpol yang hadir,  Panwaslu Kabupaten Badung. Hadir dalam undangan rapat pleno ini terdiri dari Anggota KPU Provinsi Bali, Dr. I Wayan Jondra, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata, pimpinan partai politik di Kabupaten Badung, unsur Kepolisian, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Kesbangpol Kabupaten Badung. Dengan ditetapkannya hasil ini, maka keseluruhan tahapan kegiatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Badung telah berakhir.

Mangupura- Sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, rancangan usulan daerah pemilihan (dapil) harus diuji public untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Terkait tahapan tersebut, KPU Kabupaten Badung menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan, Rabu (7/2/2018). Sesuai Berita Acara Rancangan Usulan Dapil di Kabupaten Badung yang telah ditetapkan pada 18 Januari lalu, terdapat 5 (lima) dapil.  Masing-masing Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi dirancang menjadi satu dapil, serta Kecamatan Abiansemal-Petang sebagai satu dapil, sehingga untuk Kabupaten Badung dirancang menjadi lima dapil. Rapat koordinasi mengundang partai politik, ketua komisi di DPRD Kabupaten Badung, Kesbangpol Kabupaten Badung, Camat se-Kabupaten Badung, akademisi dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan sebagai uji publik atas rancangan dapil. Dalam rapat tersebut, mengemuka persoalan penggabungan dua kecamatan menjadi satu dapil, yaitu Kecamatan Abiansemal dan Petang. Penggabungan dua kecamatan tersebut, dipandang tidak memperhatikan unsur keterwakilan wilayah di dua kecamatan yang secara geografis dan sosiologis mempunyai perbedaan. Hal ini akan berpengaruh pada wakil rakyat dari penggabungan dapil tersebut, yang tidak dapat menyampaikan aspirasi secara maksimal di masing-masing kecamatan. Usulan tersebut disampaikan partai politik PDI-P, Golkar, dan Gerindra, Ketua Komisi I DPRD Badung, dan tokoh masyarakat I Wayan Juana. Pada intinya, dapil Abiansemal dan Petang agar dipisah menjadi masing-masing satu dapil, demi asas keadilan dan proporsional mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Petang sudah lebih dari 30 ribu orang. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Badung akan menyampaikan hasil uji public ini kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Bali, sebagai lampiran atas rancangan usulan dapil. Usulan dapil ini selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU RI, paling lambat pada 6 April 2018.

Mangupura- Salah satu permasalahan terkait proses coklit dalam pemuktahiran data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Bali Tahun 2018, adalah pemilih yang berada dalam proses penahanan terkait kasus narkotika di BNN. Untk dapat memberikan arahan yang pasti kepada PPDP maka KPU Kabupaten Badung melakukan koordinasi ke BNK Badung, Selasa (6/2/2018). Dalam kegiatan ini Komisioner KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi dan Kasubbag Program dan Data Ida Bagus Gde Mariawan,  mengkoordinasikan berbagai hal terkait proses coklit. Salah satunya terkait konsultasi dari PPS tentang pemuktahiran data pemilih khususnya bagi warga yang ditahan oleh BNK karena terlibat kasus narkotika. Diterima Kepala BNK Badung Ni Ketut Masmini, disampaikan tentang program rehabilitasi oleh BNK. Pertama, rehabilitasi rawat jalan dan kedua, dengan rawat inap yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Bangli atau di Makasar. Terkait hal ini, maka dapat dipertimbangkan pemecahan untuk pemilih yang masih dalam proses rehabilitasi di BNK Badung. Perlakuan PPDP atas data warga yang masih dalam proses rehabilitasi adalah tidak dicoret. Sedangkan pemakai narkoba yang  sudah diproses pidana oleh kepolisian dan berada di  Lapas, dapat dilakukan pencoretan data oleh PPDP.

Mangupura- Pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, diantaranya melibatkan Satlinmas Kabupaten Badung di TPS. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana saat menghadiri rapat koordinasi teknis Satlinmas Kabupaten Badung, Selasa (6/2/2018). Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Dibuka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung I. G. A. K. Suryanegara, rapat dihadiri pula oleh Kapolresta Denpasarm Kapolres Badung, Dandim Badung, Camat se-Kabupaten Badung, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Badung. Pada kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP menekankan tentang kesiapan Linmas dalam setiap kegiatan, baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun adat istiadat di daerah masing-masing. Hal ini karena secara struktrual Linmas berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait kesiapan Linmas, pihaknya akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan secara bertahap di tahun 2018 untuk menyamakan gerak langkah Linmas se-Kabupaten Badung. Sementara itu, Kapolresta Denpasar dan Kapolres Badung menyampaikan pula kesiapan dalam membantu kegiatan yang diagendakan Satpol PP Kabupaten Badung guna meningkatkan pengetahuan dan memperoleh kesamaan pemahaman bagi setiap anggota Linmas. Hal senada juga disampaikan oleh Dandim Badung, sehingga nantinya Linmas dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.