Berita Terkini

Mangupura- Pentingnya pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel ditekankan KPU Kabupaten Badung dalam kegiatan yang dilaksanakan PPK Kuta Utara, Kamis (18/5/2018). Bertempat di Kantor Camat Kuta Utara, dalam kegiatan sosialisasi pedoman pelaksanaan keuangan tahapan Pemilu 2019. Hadir sebagai narasumber Anggota KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi, didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Badung I Wayan Warta. Nesia Gandi menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi dasar pertimbangan perlu adanya pedoman dalam pengelolaan anggaran adalah karena  badan penyelenggara pemilu tersebut pembiayaannya bersumber dari APBN. “Anggaran wajib dikelola secara tertib, efektif, transparan dan akuntabel” tegas Nesia Gandi. Selain itu, disampaikan pula bahwa pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc merupakan satu kesatuan dengan KPU Kabupaten Badung sebagai pengelola anggaran. Selain itu, sekretariat badan adhoc berasal dari PNS daerah yang terbiasa mengelola  APBD dengan bentuk SPJ sedikit berbeda dengan APBN,sehingga memerlukan   pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran di lingkungan badan adhoc Penyelenggara Pemilu 2019. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Badung I Wayan Warta menjelaskan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang diperlukan oleh PPK dan PPS. Berkaitan dengan Pemilu 2019, telah diturunkan POK untuk kegiatan di tahun anggaran 2018. Terkait pelaksanaan kegiatan di Kuta Utara, disampaikan oleh Sekretaris PPK Kuta Utara tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan yang sedang berjalan. Acara diselingi pula dengan diskusi atas beberapa pertanyaan dari PPS seputar bentuk SPJ kegiatan

Mangupura- Memasuki tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, KPU Kabupaten Badung melakukan supervisi ke Kecamatan Mengwi, Rabu (16/5/2018). Kegiatan sekaligus dirangkai dengan rapat kerja PPK dan PPS di Kecamatan Mengwi membahas masalah terkait. Supervisi dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi. Berkaitan dengan pembentukan KPPS, Nesia Gandi menyatakan diperlukan integritas sebagai penyelenggara. “Menjaga integritas, salah satu implementasinya adalah menaati peraturan perundangan, demikian pula terkait proses rekrutmen” demikian disampaikan Nesia Gandi. Pada kesempatan tersebut, PPK dan PPS membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam perekrutan KPPS sampai dengan batas waktu 19 Mei 2018. Diantaranya kendala singkatnya waktu dalam melengkapi surat keterangan sehat, serta terdapat beberapa calon KPPS yang telah bertugas selama dua periode, namun terdapat keterbatasan SDM. Selain itu, dibahas pula tentang kegiatan sosialisasi, terutama dengan menyasar banjar se-Kabupaten Badung. Melalui monitoring oleh penyelenggara di daerah masing-masing, baik PPS maupun PPK, diharapkan informasi mengenai penyelenggaraan Pilgub 2018 telah tercapai, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Mangupura- Salah satu tahapan penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilihan adalah ketersediaan logistik. Berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, KPU Kabupaten Badung mengawali dengan pengesetan logistik berupa tinta sidik jari, Selasa (15/5/2018). Tinta sidik jari sejumlah 1.158 buah untuk 579 TPS di Kabupaten Badung telah diterima sehari sebelumnya. Sebagai upaya untuk memastikan seluruh tinta yang diterima dalam kondisi baik, KPU Kabupaten Badung melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan pengesetan sejumlah dua buah tinta sidik jari untuk setiap TPS. Dari hasil pengesetan tersebut, dapat diketahui bahwa tinta telah tersedia sejumlah kebutuhan dan dalam kondisi baik yang masih tersegel. Dengan demikian, KPU Kabupaten Badung dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan dan pengesetan atas logistik lainnya, yang akan segera dikirim oleh penyedia barang.

Mangupura- Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 semakin gencar dilaksanakan KPU Kabupaten Badung. Kali ini menyasar sekaa teruna teruni di Desa Getasan, Kecamatan Petang, Minggu (13/05/2018). Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama dengan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung ini, dihadiri oleh  sekaa teruna teruni dan tokoh masyarakat Desa Getasan. Kepala Desa Getasan    menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Diharapkan, kaum muda menjadi lebih paham terkait proses pemilihan, dan dengan ilmu yang diperoleh mampu berbuat yang terbaik bagi kemajuan Desa Getasan. Sosialisasi kali ini disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi,  didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Petang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta jajaran sekretariat PPS Getasan. Secara umum, disampaikan tentang tahapan pelaksanaan Pilgub Bali 2018. “Saat ini Tahapan Pilgub Bali 2018 sedang melakukan rekrutmen KPPS,  harapannya kaum muda Getasan bersedia aktif dan berminat sebagai KPPS” kata Nesia Padma Gandi. Pada kesempatan tersebut ditekankan kembali syarat sebagai pemilih,  salah satunya adalah sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, dan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik/Surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Nesia Gandi  juga menghimbau  masyarakat agar secara aktif mengecek   apakah sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Caranya dapat dengan melihat pengumuman yang dipasang oleh PPS setempat atau melalui website KPU. Melalui sosialisasi ini, diharapkan sekaa teruna teruni sebagai generasi muda mampu mengetoktularkan informasi kepemiluan kepada masyarakat umum. Pemahaman kepemiluan nantinya akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilgub Bali 27 Juni mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung kembali menggelar sosialisasi dengan menyasar masyarakat dalam jumlah masif dari berbagai segmen pemilih berupa pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat. Dilaksanakan di lapangan Bina Raga Dalung, acara digelar dengan mengundang unsur Pemerintahan Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Badung, tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi kepemudaan Kabupaten Badung, SMA di wilayah kecamatan Kuta Utara dan Mengwi, awak media, penyelenggara pemilu, serta masyarakat Desa Dalung. "Suara rakyat adalah suara Tuhan, oleh karenanya nasib Bali ke depan ada ditangan masyarakat pemilih, maka dari itu gunakan hak pilih sebaik-baiknya," kata Agung Nakula, Lapangan Binaraga Dalung, Minggu (13/12/2018) Sambutan Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, menyampaikan himbauan bekaitan dengan Pilgub Bali 2018, agar masyarakat Kabupaten Badung, hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Digelar bersamaan dengan Bulan Bakti Masyarakat Dalung, acara Jalan Sehat Sosialisasi Pilgub Bali 2018 menjadi semakin marak dengan berbagai kegiatan seperti pengecekan Gula Darah, Papsmears, SIM keliling dan pengecekan KTP Elektronik. Disela-sela kegiatan tidak lupa dilakukan kuis dengan pembagian hadiah suvenir Pilgub Bali 2018 bagi penjawab dengan jawaban yang benar atas  pertanyaan seputar Pilgub dan pengetahuan umum tentang kepemiluan lainnya. Di akhir acara dilakukan pengundian hadiah berupa Sepeda Gunung, Lemari Es, TV LED, dengan hadiah utama jalan sehat berupa Sepeda Motor Honda Beat yang jatuh kepada Raditya Tama dari SMAN 1 Mengwi Badung. FOTO KEGIATAN

KPU Kabupaten Badung telah melaksanakan tahapan klarifikasi data dukungan calon perseorangan anggota DPD Pemilu Tahun 2019 dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (door to door) dan mencocokkan data diri pendukung dengan data yang telah diunduh dari aplikasi SIPPP untuk membuktikan kebenaran data dukungan. Di Kabupaten Badung pelaksanaan klarifikasi dilaksanakan mulai dari tanggal 27 April sampai dengan 10 Mei 2018, untuk melakukan klarifikasi terhadap 18 calon anggota DPD. Pada tanggal 10 mei 2018, KPU Badung melakukan rekapitulasi hasil klarifikasi penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang dituangkan dalam Berita Acara. Rekapitulasi dilakukan terhadap data pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah (usia), pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta pemilu anggota DPD (ganda eksternal), pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, Penyelenggara Pemilu serta Kepala Desa (pekerjaan), pendukung yang memiliki NIK yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta pemilu anggota DPD (Potensi ganda), serta tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotocopy KTP Elektronik; Terhadap data tersebut, Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) telah memberikan status Memenuhi Syarat jika sesuai, dan Tidak Memenuhi Syarat jika tidak sesuai melalui Aplikasi SIPPP tersebut. Hasil klarifikasi tersebut selanjutnya dituangkan pada Formulir Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi (Lampiran 1 Model BA-ADM. KPU KAB/KOTA – DPD) dan Formulir Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.ADM. KPU.KAB/KOTA – DPD) Hasil ini akan disampaikan ke KPU Provinsi Bali untuk selanjutnya disampaikan kepada Calon Anggota DPD untuk dilakukan perbaikan