Berita Terkini

Mangupura- Dalam rangka mempersiapkan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang akurat, komprehensif, dan termutakhir, KPU Kabupaten Badung turut hadir dalam rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Rapat diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali pada Jumat (24/3/2017) di Denpasar. Rapat koordinasi dibuka oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Bali Kadek Wirati. Dalam pengarahannya Kadek Wirati menekankan permasalahan yang ditimbulkan dalam penerapan PKPU No 8 Tahun 2016 pasal 4, ayat 2 yang menyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik. Namun penerapan di lapangan menunjukkan masih banyak penduduk yang sudah berumur 17 tahun maupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin, belum memiliki KTP elektronik. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, Dinas Dukcapil se-Bali akan melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik ke setiap desa dan kelurahan. Selain itu, akan melakukan sinkronisasi data pemilih dengan membandingkan data csv by name yang diberikan oleh KPU Provinsi Bali ke Dinas Dukcapil se-Bali, dengan data base data kependudukan yang ada di dinas. Sedangkan dari pihak KPU akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik.

Mangupura- KTP elektronik merupakan syarat penting untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, terutama menjelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Karena itu, KPU Kabupaten Badung menghimbau agar masyarakat aktif untuk memastikan apakah sudah memiliki KTP elektronik atau minimal sudah melakukan perekaman. Hal tersebut menjadi bagian dari sosialisasi dalam pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Badung. Sebagai upaya mempercepat penyampaian himbauan tersebut, KPU Kabupaten Badung juga telah mempersiapkan penyebaran banner ke seluruh kecamatan di Kabupaten Badung.

Mangupura- Berkaitan dengan pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Badung hadir dalam penyuluhan oleh Ketua DKPP RI Jimly Ashiddiqie. Penyuluhan kode etik dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018, berlangsung pada Kamis (23/3/2017) di KPU Provinsi Bali. Dalam materinya, Jimly Ashiddiqie menekankan pada independensi penyelenggara pemilu yang harus di pertahankan dan jangan sampai tergerus dalam pergerakan politik. Selain itu, penyelenggara harus mampu memberikan pelayanan yang adil, baik kepada calon pemilih maupun bagi pasangan calon. Hal tersebut harus ditunjukkan dengan perilaku, bukan hanya melalui pengakuan dan kata-kata. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali, dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU se-Bali.

Mangupura- KPU Kabupaten Badung menghadiri Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali, Rabu (22/3/2017). Koordinasi berupa penyusunan rencana kegiatan  SPIP beserta laporan rutin secara periodik, dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali Putu Arya Gunawan. Kegiatan bertujuan menyamakan persepsi dan memahami sistematika penyusunan Laporan SPIP sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan SPIP. Pada kesempatan tersebut,  Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengharapkan seluruh unsur yang ada bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPIP di satker masing-masing. Secara umum, memang diperlukan evaluasi implementasi SPIP, karena belum memahami acuan dalam pengawasan dan pengendalian SPIP dengan baik. Menghadirkan narasumber  Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti, disampaikan bahwa esensi SPIP adalah proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk meyakinkan hasil kegiatan tercapai dengan baik. Diingatkan pula, pengawasan dan pengendalian intern perlu dan wajib dilaksanakan sesuai langkah-langkah dalam aturan yang ditentukan sebagai pedoman. Kegiatan dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Bali,  Divisi, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan staf yang menangani SPIP dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Diharapkan, dengan implementasi yang baik, kegiatan rutin dan kepemiluan satker dapat berjalan dengan baik pula.

Mangupura- Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kembali dilaksanakan pada hari kedua, Selasa (21/3/2017) di Ruang Rapat Nayakottama Kantor KPU Kabupaten Badung. Kali ini dengan peserta perwakilan dari kecamatan dan desa/kelurahan Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. Beragam permasalahan berkaitan pemutakhiran daftar pemilih kembali mengemuka pada rapat koordinasi  lanjutan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Badung AA Gede Raka Nakula, kembali menekankan bahwa menyongsong Pilgub Bali Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, data pemilih juga merupakan tahapan yang menjadi dasar penentuan logistik dan alat kelengkapan di TPS. Untuk itu sangat diharapkan kerjasama dari pihak desa/kelurahan dalam hal pemutakhiran data kependudukan sehingga dapat memperoleh data pemilih yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, dimana telah disampaikan bahwa KPU Kabupaten Badung sebagai Penyelenggara Pemilu  sangat berkepentingan terhadap perekaman data kependudukan melalui KTP-el sebagai dasar pemutakhiran data pemilih. Putu Suryawati, Kepala Bidang Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung mengingatkan jangan sampai masyarakat melakukan perekaman lebih dari sekali. Konsekuensi terhadap data ganda adalah KTP -el tidak akan dapat diterbitkan. Perbaikan data hanya dapat dilakukan di tingkat pusat. Hal tersebut menyebabkan warga negara akan kehilangan hak pilih karena mereka yang tidak memiliki KTP-el tidak dapat dimasukkan dalam data pemilih. Pentingnya Data Pemilih bagi KPU adalah untuk memastikan terjaminnya hak konstitusional  warga negara, menentukan angka partisipasi pemilih, sebagai dasar dalam menentukan manajemen pemilu serta untuk menciptakan asas efektif dan efisien.

Mangupura- Sebagai bentuk komitmen KPU untuk mewujudkan Pemilu berintegritas khususnya menyongsong Pilgub Bali 2018 dan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Badung melakukan perjanjian kerjasama di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung. Perjanjian tersebut ditandatangani pada Selasa (21/3/2017) di Ruang Rapat Nayakottama Kantor KPU Kabupaten Badung. Kepala BNN Kabupaten Badung Ni Ketut Masmini usai penandatanganan menekankan, KPU sebagai penyelenggara harus bersih Narkoba sehingga pelaksanaan Pemilu juga dapat terlaksana dengan baik. Melalui kerjasama ini BNN memperoleh akses untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan menyasar pemilih pemula di wilayah Kabupaten Badung. Bagi KPU Kabupaten Badung, perjanjian kerjasama ini  bertujuan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.  Hal ini untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Badung khususnya pemilih pemula yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan menciptakan pemilih yang cerdas, bersih dari narkoba. Dengan demikian, dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas dalam pemilu yang berkualitas dan berbudaya. Selain itu,pemimpin  terpilih juga melalui mekanisme pemilihan yang berintegritas. Di akhir acara, dilakukan pengambilan sample urine dari jajaran Komisioner dan Staff Sekretariat KPU Kabupaten Badung oleh Tim BNN Kabupaten Badung. Dari hasil tes tersebut, tidak ada satupun jajaran KPU Kabupaten Badung yang teridentifikasi penyalahgunaan narkoba. “Inilah wujud komitmen KPU Kabupaten Badung menjadi penyelenggara yang bersih Narkoba”, demikian disampaikan  Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula.