Berita Terkini

Mangupura- Dalam rangka menambah wawasan dan bekal pada penyelenggaraan Pemilu Raya BEM Unud 2017 secara luber dan jurdil, KPU Kabupaten Badung menjadi pembicara dalam sosialisasi yang berlangsung Minggu (20/11/2016) di Sekretariat BEM Unud di Denpasar. Sosialisasi menggangkat tema "Pembangunan Karakter Guna Menyongsong insan Udayana Berdedikasi Tinggi dan Unggul". Kegiatan sosialisasi menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Badung AA Gede Raka Nakula sebagai pembicara dengan materi sosialisasi Tahapan Pemilihan. Sosialisasi yang diikuti oleh segenap anggota panitia Pemilu Raya Pemilihan Ketua BEM Unud tahun 2017, membahas pula integritas penyelenggara dalam  proses pemilihan. Pada kesempatan tersebut, peserta cukup antusias dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta antisipasi dalam menghadapi kecurangan pada proses pencoblosan. Ketua Panitia Pemilu Raya Unud 2017 Gede Putra Mahendra  berharap semua sub koordinator mengerti tugas dan fungsi masing-masing, guna kesuksesan pelaksanaan pemilu raya yg akan dilaksanakan pada 5 Desember 2016 mendatang.

Mangupura-Memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menghadiri bimbingan teknis (bimtek) pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017. Bimtek digelar KPU Provinsi Bali pada Jumat (18/11/2016) di ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Bimtek ini diselenggarakan untuk memberikan bekal pemahaman pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta sosialisasi Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 menjadi PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam bimtek yang dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Teknis dan Divisi Keuangan, Umum dan Logistik serta Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU se-Bali, peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok untuk melakukan pembahasan pungut hitung di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten kota. Acara yang dipandu oleh Divisi Teknis KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati diakhiri dengan pengisian formulir proses pungut hitung di tingkat PPS.

Mangupura- Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi bagi jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Badung. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (17/11/2016) di ruang rapat Nayakottama KPU Kabupaten Badung. Dalam sosialisasi yang menghadirkan pembicara dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Badung Utara Aminnudin Laxmana dan IGA Dyah Puspita Wardani, disampaikan jaminan perlindungan yang menjadi ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab BPJS yang merupakan BUMN, dengan pengawasan langsung dari pemerintah. Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula pemahaman tentang perbedaan ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang merupakan BUMN yang berbeda. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Mangupura-Berbagai permasalahan dalam aplikasi Sistem Informasi Tahapan (Sitap) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dibahas dalam rapat koordinasi Evaluasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Tahapan Teknis Pilkada yang dihadiri KPU Kabupaten Badung. Rapat koordinasi oleh KPU Provinsi Bali tersebut, dilaksanakan pada Selasa (16/11/2016). Dalam rapat yang dibuka Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati didampingi oleh Ni Kadek Wirati, membahas permasalahan dalam aplikasi Sitap dan Silon pada pemilihan yang telah dilaksanakan. Hal ini akan dijadikan acuan dalam pengembangan aplikasi tersebut untuk pengelolaan data dan dokumentasi pemilu yang akan datang. Rapat koordinasi dihadiri Komisioner KPU se-Bali yang membidangi Teknis, Kasubbag Teknis dan Hupmas serta operator Sitap dan Silon pada KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Mangupura- Memantapkan berbagai kegiatan jelang akhir tahun pada KPU Kabupaten Badung, menjadi agenda pembahasan dalam rapat pleno periodik minggu ketiga di bulan November 2016 pada Selasa (15/11/2016). Rapat yang dibuka Ketua KPU Kabupaten Badung AA Gede Raka Nakula dirangkaikan dengan rapat umum bersama seluruh komisioner dan jajaran sekretariat. Agenda yang dibahas dalam rapat kali ini diantaranya kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah, tindak lanjut pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan rencana kegiatan sosialisasi berkaitan dengan produk hukum kepemiluan. Berbagai kegiatan ini merupakan bagian dari tugas fungsional KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilihan yang akan datang. Rapat juga menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Badung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga keberadaan website menjadi penting. Selain membahas berbagai kegiatan tersebut, rapat juga mengagendakan persiapan daftar permasalahan terkait evaluasi tahapan teknis pilkada yang akan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Bali, sosialisasi dari BPJS terkait kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kesiagaan dalam pengamanan kantor guna mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Mangupura- Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas satuan kerja pemerintah, KPU kabupaten Badung menghadiri Workshop Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah yang digelar oleh KPU Provinsi Bali pada Jumat (11/11/2016) di Denpasar. SPIP merupakan modal dasar dalam pengawasan intern instansi pemerintah, yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini permasalahan yang akan muncul sebagai akibat dari resiko yang akan dihadapi, dalam mengambil suatu tugas dan fungsi sebagai Pegawai Acara dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural KPU Provinsi Bali, Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Kasubbag Program dan Data, serta operator dari satker KPU Kabupaten/kota se-Bali. Berkesempatan sebagai Narasumber Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Pusat BPKP Bali yang memaparkan tujuan serta tahapan pelaporan SPIP dimaksud. Komisioner KPU Provinsi Bali I Wayan Jondra dalam penutupan acara menekankan agarKPU Kab/Kota segera menindaklanjuti pelaporan atas penyelenggaraan SPIP di masing-masing satker. Hal ini untuk mengantisipasi supaya resiko yang ada dan/atau akan ada, dapat segera diketahui dan diminimalkan khususnya pada saat pelaksanaan tahapan pilkada.