Berita Terkini

KPU Badung Hadiri Seminar Evaluasi Pilkada

Mangupura- Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula hadiri seminar pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, Kamis (18/5/2017) di Sanur. Seminar yang diselenggarakan oleh Kemenpolhukam RI, dibuka oleh Deputi I Poldagri Kemenpolhukam Mayjen Yudi Suarsono. Seminar bertema evaluasi pilkada tahun 2017 dalam rangka menyongsong pelaksanaan pilkada serentak gelombang III tahun 2018. Kegiatan ini diantaranya bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017, memetakan permasalahan, serta mencari solusi untuk menciptakan pilkada dan pemilu yang berkwalitas. Dengan menghadirkan narasumber Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, peneliti LIPI Professor Siti Zuhro, akademisi Nyoman Subanda dan Direktur Perludem Titi Anggraeni, seminar berlangsung menarik. Beberapa permasalahan yang dikemukakan seperti DPT, money politic, integritas penyelenggara, dan peranan pemda dalam pilkada serentak. "Hasil seminar ini akan diteruskan kepada pihak terkait sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan, demi terciptanya pemilu yang berkualitas" tutup Mayjen Yudi Suarsono saat mengakhiri kegiatan.

Rapat Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 Serta Penganggarannya

Manggupura- KPU Badung kembali menggelar rapat koordinasi logistik bertempat di Ruang Rapat Sekretaris KPU Kabupaten Badung, Kamis (18/5/2017). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut untuk memastikan segala persiapan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan Logistik dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi oleh KPU se-Bali beberapa waktu lalu, masing-masing KPU Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyusunan dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan di masing-masing daerah. Dengan perencanaan yang baik dan maksimal, tim KPU Kabupaten Badung memiliki target agar segala hal yang berkaitan dengan tata kelola dan tata laksana Logistik Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan lancar, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan logistik maupun dari sisi anggaran.

Menyongsong Pemilu 2019, KPU Badung Gelar Rapat Penyusunan Helpdesk Verifikasi Partai Politik

Mangupura-Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dan untuk memantapkan data dokumen yang harus disampaikan kepada KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Badung mengadakan rapat pada Rabu (17/5/2017) di ruang rapat Nayakottama, yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Pejabat Struktural serta staf Sub Bagian Hukum dan staf Keuangan Umum Logistik. Ketua KPU Badung Anak Agung Gede Raka Nakula, pada pembukaan rapat menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti instruksi dari KPU Provinsi mengenai penyusunan helpdesk karena merupakan langkah awal yang cukup penting dalam pelaksanaan verifikasi partai politik menyambut Pemilu 2019. Agenda yang menjadi bahasan pertama adalah berkenaan dengan persiapan pelaksanaan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Sesuai dengan instruksi dari KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota wajib membentuk helpdesk Aplikasi SIPOL untuk dapat membantu Partai Politik dalam proses penginputan data Partai Politik ke dalam SIPOL, yang pembentukannya selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan.

KPU Badung sebagai Narasumber dalam Temu Komunikasi dan Konsultasi Parpol

Mangupura- Pentingnya komunikasi dan konsultasi dengan partai politik, merupakan tema dalam kegiatan yang melibatkan KPU Kabupaten Badung sebagai narasumber. Acara yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Badung, dihadiri Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat I Wayan Artana Dana pada Rabu (17/5/2017). Pada kesempatan tersebut, Artana Dana menyampaikan materi dengan topik Sinergitas Pemerintah, Penyelenggara dan Partai Politik dalam menyongsong Pilgub 2018 dan Pileg 2019. Kegiatan menghadirkan pula narasumber dari Kesbangpol Provinsi Bali dengan materi terkait dengan perkembangan politik menjelang dan setelah pemilu. Acara temu komunikasi dan konsultasi partai politik diakhiri dengan sesi tanya jawab, diantaranya tentang rendahnya partisipasi masyarakat, perkiraan daerah pemilihan di Kabupaten Badung, dan sistem pemilu pada 2019 mendatang.

KPU Badung Hadiri Diskusi Pengawasan Pemilihan dan Solusinya

Mangupura- Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Badung dilibatkan dalam diskusi pengawasan yang berlangsung pada Senin (15/5/2017) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Kegiatan bertujuan mendapatkan informasi berbagai permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula, dibahas berbagai permasalahan mulai dari kampanye, pemutakhiran data pemilih, serta tahapan lainnya. Dengan demikian dapat dicari solusi permasalahan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pemilu yang aman, khususnya dalam rangka menyambut Pilgub Bali pada 2018 mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan tema Meretas Permasalahan Pengawasan Pemilihan dan Solusinya, dihadiri pula oleh Disdukcapil, Kesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Badung, serta aparat kepolisian.

KPU Badung laksanakan Rapat Rutin dan Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada tahun 2017

Mangupura, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Badung melaksanakan Rapat Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di ruang rapat kantor (KPU) Kabupaten Badung,Senin 15 mei 2017 setelah dilaksanakan apel rutin yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris dan para Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Badung. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Badung Anak Agung Raka Nakula,menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arahan dari KPU RI Nomor 362/KPU/V/2017,untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada KPU Provinsi untuk di komplikasikan dalam laporan akhir penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 baik Undang-undang,Peraturan KPU,Peraturan Bawaslu dan peraturan lainnya yang terkait. Rapat ini diharapkan menemukan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dan tentu juga mendiskusikan penanganan masalah, permasalahannya dan kemudian kira-kira apa rekomendasi tata kelola Pilkada 2017 pada aspek perencanaan, penyelenggaraan, keuangan dan logistik, sosialisasi dan pengadministrasian.berbagai macam permasalahan yang  ditemui dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Kepala Daerah ini tidak sedikit yang kita dapatkan yang belum diatur baik di dalam Undang-undang maupun di dalam Peraturan KPU,” tambah Nakula.