Berita Terkini

Setelah melalui proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dilanjutkan dengan perbaikan terhadap DPS menjadi DPSHP, pemutakhiran daftar pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 memasuki tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Melalui mekanisme Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019, Selasa (21/8/2018) bertempat di Sense Hotel Seminyak, KPU Kabupaten Badung menetapkan jumlah DPT Kabupaten Badung 366.545 dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.374. Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula saat membuka rapat pleno menyampaikan bahwa proses dalam penetapan DPT ini acuannya adalah DPT Pilgub Bali 2018. Bersama PPK dan PPS, tahapan pemutakhiran dari penetapan DPS menjadi DPSHP sudah pula dilaksanakan dengan baik. "Setelah ditetapkan menjadi DPT, maka DPT ini akan diumumkan ke masyarakat dan bisa di cek melalui website https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/. Pasca penetapan DPT, masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih masih bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H nanti dengan menggunakan KTP. Sedangkan bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan akan mau pindah memilih dengan menggunakan A5, akan direkap dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 30 hari sebelum hari H ,” jelas Anak Agung Gede Raka Nakula dihadapan undangan yang hadir. Pada kesempatan yang sama, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara I Wayan Semara Cipta menyampaikan berkenaan dengan perkembangan jumlah Pemilih, TPS dan jumlah maksimal pemilih per TPS Pemilu 2019. “Berkembangnya jumlah TPS menjadi sedemikian besar dikarenakan ketentuan yang membatasi jumlah pemilih per TPS untuk Pemilu Tahun 2019 hanya maksimal 300 pemilih per TPS,” jelas Semara Cipta. Rapat Pleno diakhiri dengan penyampaian Berita Acara Hasil Penetapan DPSHP Akhir dan DPT kepada perwakilan dari KPU Provinsi Bali, PPK se- Kabupaten Badung, Pimpinan Parpol, dan Bawaslu Kabupaten Badung yang hadir pada acara hari ini. FOTO KEGIATAN TERKAIT

KPU Kabupaten Badung telah menyelesaikan tahapan verifikasi faktual perbaikan kedua syarat dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018 dilakukan terhadap 4 calon anggota DPD yang dukungannya tersebar di Kabupaten Badung. “Kegiatan verifikasi faktual sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis oleh tim verifikator,” jelas Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula, saat penyampaian hasil verifikasi perbaikan kedua di Warung Mina Dalung, Rabu (15/8/2018). Lebih lanjut Anak Agung Gede Raka Nakula mengatakan bahwa tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota lebih ke hal-hal teknis seperti kampanye, audit dana kampanye dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Badung menghimbau LO agar dapat selalu berkoordinasi pada setiap tahapan sehingga semua berjalan baik dan harapan KPU Kabupaten Badung mewujudkan pemilihan yang berintegritas dapat tercapai. Ditetapkan melalui Rapat Pleno pada Senin (13/8/2018) hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Bali, Kabupaten Badung (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-DPD) dengan melampirkan jumlah sampel. Sebelumnya, pasca ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali masih terdapat 5 calon anggota DPD yang belum terpenuhi syarat dukungannya. Berkenaan dengan hal tersebut maka calon anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kalinya. Dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan yang bersangkutan sesuai hasil verifikasi faktual awal. KPU Kabupaten Badung sendiri, melakukan verifikasi terhadap 41 sampel dukungan dan keseluruhan sampel dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat. Hasil verifikasi faktual perbaikan kedua ini selanjutnya diinput kedalam Aplikasi Sistem Infomasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dengan mengisi status faktual, untuk dijadikan bahan proyeksi penentuan status secara keseluruhan kabupaten/kota.   Berita Acara hasil verifikasi faktual selain disampaikan LO bakal Calon DPD, juga disampaikan kepada KPU, Panwaslu Kabupaten Badung, dan KPU Provinsi Bali. Hadir dalam kegiatan rapat ini perwakilan dari Panwaslu Kabupaten Badung sebagai bentuk pengawasan.

Mangupura- Sebagai terobosan atas pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) untuk DPRD Kabupaten Badung, KPU Kabupaten Badung memanfaatkan fasilitas publik. Tidak hanya  melalui media cetak dan elektronik, namun juga melalui media sosial serta pengumuman di kantor kecamatan dan kantor desa/kelurahan se-Kabupaten Badung. Pengumuman di media cetak dan elektronik telah dilaksanakan usai pleno penetapan DCS pada 11 Agustus 2018. “Sesuai ketentuan, DCS harus diumumkan, sudah melalui koran, televisi, website resmi, media sosial juga. Kami juga mengumumkan di kantor Camat dan Desa/Lurah” terang Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula. Tahapan pencalonan DPRD di Kabupaten Badung, telah memasuki masa pengumuman  DCS per 12 Agustus 2018. DCS harus diumumkan melalui media massa atau media lain, sehingga dapat diketahui masyarakat luas. Pada tahap pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Badung pada Pemilu 2019, diminta masukan dan tanggapan masarakat. Sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan langsung ke kantor KPU Kabupaten Badung atau melalui surat elektronik ditujukan ke kpubadung@gmail.com. Cek pengumuman DCS disini

Mangupura- Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, seluruh penyelenggara pemilu wajib menyampaikan laporan evaluasi. Penyusunan evaluasi dan pelaporan ini menjadi agenda dalam rapat kerja yang diselenggarakan KPU Kabupaten Badung, Minggu (5/8/2018) di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung. Rapat kerja evaluasi dan penyusunan laporan ditujukan bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Badung. Selain itu, menghadirkan pula pemangku kepentingan terkait, serta jajaran desa dan sekolah yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Badung. Saat membuka acara, Ketua KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung. “kesusksesan ini ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih di Badung mencapai 77,77%, melampaui tingkat partisipasi nasional, serta meningkat dari pelaksanaan Pilbup 2015 lalu” ungkap Raka Nakula. Acara diawali dengan penayangan Selayang Pandang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi dan pelaporan oleh masing-masing PPK se-Kabupaten Badung. Pada umumnya, pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, meski terkendala anggaran terutama di Kecamatan dengan desa yang banyak seperti Kecamatan Mengwi. Selain itu, permasalahan yang menonjol adalah pelayanan pemilih di rumah sakit dan TPS di Lapas Kerobokan. Hal ini menjadi kendala bagi KPPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara dan kelengkapannya, yang diambil dari TPS sekitarnya. Diharapkan, dalam pelaksanaan pemilihan mendatang, persoalan ini dapat diantisipasi dengan menyediakan TPS khusus, disertai dengan pemutakhiran data pemilih yang akurat. Acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan bagi Perbekel dan Bendesa, serta sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi Pilgub Bali 2018 di Kabupaten Badung.

Masa akhir penyerahan dokumen perbaikan telah berakhir pada hari ini, 31 Juni 2018, pukul 24.00 Wita. Berkenaan dengan batas waktu tersebut, seluruh 12 parpol yang mendaftar pada saat pendaftaran telah menyerahkan dokumen perbaikan sebagaimana hasi pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen saat masa pendaftaran.   Kegiatan penerimaan dokumen perbaikan yang dilakukan KPU kabupaten Badung meliputi menerima perbaikan dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir model B dan/atau Model B.1.   Menerima pengajuan dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan sebelumnya dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat. Untuk seluruh dokumen syarat pengajuan bakal calon yang dinyatakan lengkap dan sah, maka diberikan Tanda Terima Pendaftaran berupa Formulir TT.Pd-Perbaikan yang dibuat dua rangkap masing masing untuk Tim Penghubung Parpol dan KPU Kabupaten Badung.   Untuk pengajuan dokumen perbaikan yang diterima, dilanjutkan dengan pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon dan Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018.

Mangupura- Sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Badung memantapkan penyusunan DPSHP agar menjadi data valid dan akurat. Melalui bimbingan teknis penyusunan DPSHP, pemantapan dilakukan bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Badung. Bimbingan teknis penyusunan DPSHP akhir untuk Pemilu 2019, berlangsung pada Selasa (31/7/2018) di Hotel Nirmala. Proses penyusunan pemutakhiran data ini merupakan proses terakhir sebelum penetapan menjadi DPT pada 15-21 Agustus 2018 di tingkat Kabupaten Badung. Pada penyusunan DPSHP ini, disampaikan teknis perbaikan data oleh Operator Sidalih KPU Kabupaten Badung. Tahap ini masih memberikan kesempatan pada PPS untuk melakukan perbaikan data. Diantaranya karena mutasi, kesalahan input data, ubah data, atau hal lain yang mempengaruhi penyusunan DPT. Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta dalam materinya menyampaikan tahapan proses penyusunan daftar pemilih. “Perbaikan DPSHP telah dimulai dari 30 Juli sampai 8 Agustus 2018, sudah bisa dieksekusi” demikian disampaikan Semara Cipta. Tahap ini selanjutnya diikuti dengan penetapan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS sampai PPK, menjadi DPT. Karenanya, tahapan perbaikan ini merupakan proses penting untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan surat suara bila terdapat pemilih tambahan karena tidak tercantum dalam DPT. Mengapresiasi pelaksanaan bimtek, peserta yang hadir mengajukan pertanyaan sekaligus evaluasi data pemilih pada Pilgub 27 Juni 2018 lalu. Antara lain mengenai pemutakhiran data pemilih di Lapas Kerobokan, distribusi C6, serta yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan detail pada proses perbaikan DPSHP akhir ini.