Rapat Kerja Pengelolaan Anggaran di Mengwi, KPU Badung Bahas Perekrutan PPDP
Mangupura- Pentingnya pemahaman pengelolaan anggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 agar berjalan sesuai dengan tahapan, kembali ditekankan KPU Kabupaten Badung. Hal tersebut disampaikan pada pelaksanaan rapat kerja pengelolaan anggaran bersama PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Mengwi, bertempat di Kantor Camat Mengwi pada Rabu (20/12/2017).
Rapat kerja pengelolaan anggaran di Kecamatan Mengwi merupakan kelanjutan dari rapat kerja bagi PPK se-Kabupaten Badung serta PPS dan Sekretariat PPS di Kecamatan Kuta Utara. Pengelolaan anggaran harus dipahami dengan baik, mengingat tahapan dengan melibatkan PPK dan PPS telah mulai berjalan.
Sesuai tahapan, akhir Desember 2017 hingga Januari 2018, akan dibentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang akan melakukan proses coklit. Hal ini dijelaskan dalam materi yang disampaikan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana. “PPDP telah dapat diusulkan oleh Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, dengan mengacu pada jumlah TPS pada Pemilihan Bupati Badung tahun 2015 lalu” jelasnya.
Terkait pembentukan PPDP ini, telah dicantumkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh KPU Provinsi Bali, dengan penyelesaian administrasi di tingkat PPS. Hal teknis mengenai tahapan dan pengelolaan anggaran, disampaikan lebih lanjut dalam materi yang disampaikan Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Badung Luh Nesia Padma Gandi dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung I Wayan Warta.
Pada sesi tanya jawab,, mengemuka persoalan PPDP dan TPS yang akan dikelola. Hal ini berkaitan dengan situasi kependudukan dan geografis di Kecamatan Mengwi, di mana pembentukan TPS memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Terhadap kondisi tersebut, KPU Kabupaten Badung tetap akan berpedoman pada aturan, serta mempertimbangkan pembentukan TPS untuk menciptakan suasana kondusif pada saat pemilhan berlangsung.
