Berita Terkini

Mangupura- Kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, tidak hanya ditandai dengan sukses penyelenggaraan, namun juga secara administrasi. Pemahaman yang sama dalam penyelesaian administrasi menjadi kunci keberhasilan, salah satunya dalam pengelolaan anggaran Pilgub Bali mendatang.

Hal tersebut menjadi tujuan dilaksanakannya rapat kerja pengelolaan anggaran bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Badung. Setelah dilaksanakan di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi, KPU Kabupaten Badung melakukan rapat kerja di Kecamatan Kuta dan Abiansemal bertempat di Kantor Camat masing-masing pada Kamis (21/12/2017).

Dalam materinya, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi menekankan tentang transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Selain itu, agar dapat tersedianya dokumen sebagai data dukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dalam akuntansi pemerintahan.

Rapat kerja diisi pula dengan penyampaian materi tentang Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah diturunkan oleh KPU Provinsi Bali. Dalam materi tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Badung I Wayan Warta menyampaikan tentang besaran anggaran yang telah dipastikan untuk dapat direalisasikan oleh PPK dan PPS.

Berkaitan dengan salah satu tahapan yang akan berjalan yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), menjadi materi yang dibahas pula. Disampaikan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung I Wayan Artana Dana, diharapkan PPS telah menerima usulan nama PPDP di desa masing-masing pada awal Januari 2018.

Rapat kerja pengelolaan anggaran bagi PPK dan PPS dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kecamatan, mengingat tahapan pelaksanaan Pilgub Bali 2018 telah melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Badung. Karena itu, ditekankan pula agar panitia ad hoc beserta kesekretariatan dapat mencermati jadwal dan tahapan pemilihan, sehingga dapat menerjemahkan kebijakan kegiatan sesuai dengan tahapan.