Berita Terkini

#TemanPemilih, KPU Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja Penyuluhan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memperkuat tata kelola dokumentasi dan layanan informasi hukum. Kamis (16/10). Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Nayakottama. Hadir narasumber dari Kanwil Kemenkum Bali, KPU Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua dan Anggota, Sekretaris serta seluruh jajaran KPU Badung. 

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Badung, dilanjutkan arahan dari KPU Provinsi, dan pemaparan materi inti oleh narasumber yang dimoderatori oleh Anggota KPU Badung Divisi Hukum dan Pengawasan. Pembahasan menekankan penataan kelembagaan pengelola JDIH, peningkatan kapasitas SDM, kelengkapan dan validitas koleksi dokumen, pemenuhan standar teknis/metadata, penguatan sarana prasarana, serta optimalisasi teknologi informasi dan integrasi dengan portal JDIH.

Dalam rapat ini, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Hukum dan Pengawasan memaparkan tindak lanjut yang telah dilakukan KPU Badung selaras dengan materi Kemenkum Bali. Di antaranya pembentukan struktur pengelola JDIH melalui penetapan SK, penyusunan dan penerapan SOP pengelolaan, pemutakhiran koleksi dokumen beserta penertiban metadata, integrasi dan sinkronisasi berkala dengan portal JDIH, penguatan kapasitas SDM lewat bimtek internal, optimalisasi sarana prasarana serta promosi layanan JDIH melalui kanal digital. Selain itu, dilakukan evaluasi dan pelaporan rutin untuk memastikan keberlanjutan perbaikan layanan. Melalui langkah-langkah tersebut, KPU Badung menegaskan komitmen menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, tertib, dan mudah diakses publik.

@kpu_ri
@kpu_bali
#KPUMelayani
#KPU
#KPUBadung
#HumasKPUBadung
#Badung
#Bali