Opini

Golput (Golongan putih) merupakan sebutan bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Istilah ini pertama kali muncul pada masa Orde Baru sebagai bentuk sikap politik masyarakat yang memilih untuk tidak mendukung peserta pemilu yang ada. Dalam perkembangannya, golput tidak hanya dimaknai sebagai tindakan “tidak datang” ke tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup “sikap sengaja tidak memilih”. Golput dapat dipahami sebagai bentuk pilihan politik, baik yang dilandasi oleh sikap apatis, protes, maupun kekecewaan terhadap sistem dan aktor politik.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, fenomena golput selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi Indonesia. Di tengah semangat partisipasi yang terus digaungkan oleh penyelenggara pemilu, masih terdapat warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini kerap menimbulkan perdebatan: apakah golput merupakan hak yang sah dan merupakan ekspresi dari kebebasan individu dalam demokrasi, atau justru menjadi ancaman bagi kualitas pemilu dan keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri?

Jika ditinjau dari perspektif konstitusional, golput pada dasarnya merupakan bagian dari hak warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dimana hal tersebut berarti menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pendapat. Pilihan untuk tidak memilih dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi politik, terutama ketika individu merasa tidak terwakili oleh kandidat pemilu atau sistem yang ada. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti rakyat memiliki kendali penuh, termasuk dalam menentukan sikap politiknya. Selain itu, tidak adanya kewajiban hukum untuk memilih juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tidak memberikan sanksi bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, secara normatif, golput adalah hak yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Namun, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai hak, melainkan juga mengenai partisipasi. Tingginya angka golput menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat yang mengindikasikan adanya krisis kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip “umum” dan “langsung” mengandung makna bahwa keterlibatan aktif rakyat merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada legitimasi dan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi yang luas, demokrasi berpotensi kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi mekanisme formal untuk memilih pemimpin. Ketika angka golput tinggi, maka representasi politik menjadi tidak optimal, karena hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak seluruh rakyat.

Golput juga dapat dibaca sebagai kritik sosial yang harus direspons secara serius. Ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik, maraknya politik uang, serta rendahnya kualitas calon pemimpin sering menjadi alasan utama masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam konteks ini, golput bukan sekadar sikap apatis, melainkan sinyal bahwa terdapat masalah struktural dalam sistem demokrasi yang perlu dibenahi.

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan golput secara proporsional. Golput adalah hak yang dijamin secara konstitusional dan tidak melanggar hukum, tetapi juga dapat menjadi indikator masalah dalam demokrasi. Negara, melalui penyelenggara pemilu dan institusi politik, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan menghadirkan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sementara itu, masyarakat juga perlu menyadari bahwa partisipasi politik merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam menentukan arah bangsa. Masyarakat perlu menggunakan hak pilihnya secara bijak, sementara pemerintah harus terus meningkatkan kepercayaan publik melalui pemilu yang jujur, adil, dan transparan

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya dibangun di atas kebebasan, tetapi juga pada kesadaran kolektif. Golput mungkin sah secara hukum, namun dalam konteks kehidupan bernegara, partisipasi aktif tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan rakyat. Jika demokrasi adalah ruang bersama, maka setiap suara memiliki arti. Mengabaikannya bukanlah pelanggaran, tetapi dapat menjadi kesempatan yang hilang untuk menentukan masa depan bersama.

Oleh: Ni Putu Nia Sasmitha Putri

Fakultas Hukum Universitas Udayana